Pinjaman Rp700 Miliar Upaya Murad Kembangkan Maluku

Murad Ismail

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Jangan salah paham langkah Pemprov Maluku soal pengajuan pinjaman. Tentu ini baik demi Maluku ke depan.

Pengajuan pinjaman Rp700 miliar Pemerintah Provinsi Maluku ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) untuk memulihkan ekonomi dan menggerakkan pembangunan akibat dampak Covid-19, masih disalahartikan oleh sebagain besar orang. 

Mereka beranggapan pengajuan pinjaman itu akan cukup berdampak pada anggaran daerah di masa mendatang. Selain utang dalam jumlah besar, pinjaman itu juga tidak melalui kesepakatan atau persetujuan DPRD Maluku.  Tetapi pandangan berbeda disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae. 

Menurutnya Maluku malah diuntungkan dengan upaya Pemprov Maluku mengajukan pinjaman.  Pemerintah pusat telah membuka ruang kepada setiap daerah di Indonesia untuk mengajukan pinjaman ke PT SMI untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Pengajuan pinjaman di BUMN itu dinilai Huwae, Gubernur Maluku Murad  Ismail sangat memahami betul kondisi yang terjadi di daerahnya. Murad tidak ingin daerahnya akan berada dalam kondisi terpuruk di tengah-tengah mewabahnya Covid-19. 

“Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan pinjaman Rp12 triliun, Jawa Barat Rp4 triliun. Dan masih banyak daerah yang mengajukan (pinjaman) itu ke PT SMI, karena pemerintah pusat membuka ruang. Kalau Pak Murad juga upayakan ini, maka itu bentuk perjuangan Pak Murad kembangkan Maluku,” kata Edwin Huwae kepada wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan, Karang Panjang, Ambon, Kamis (26/11).  

Menurutnya, mestinya apresiasi patut diberikan kepada Pemprov Maluku. Sebab telah mampu menjaga Maluku dan mau memperbaiki peningkatan perekonomian serta pembangunan infrastruktur, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Jadi jangan salah paham dengan langkah yang dilakukan Pemprov Maluku. Tentu ini baik demi Maluku ke depan,” kata anggota DPRD Maluku ini.

Murad belum menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan  PT SMI. Tetapi, Pemprov telah mengajukan usulan pinjaman kepada BUMN tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Huwae menegaskan, untuk menjaga stabilitas dan ekonomi di daerah, Murad mencari alternatif dan solusi. Dan solusi itu memperoleh tambahan anggaran. “Mendapatkan tambahan anggaran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pak Murad jadi gubernur Maluku, saat itu Maluku dalam posisi defisit keuangan hampir Rp400 miliar. Tapi hampir dua tahun berjalan, defisit terselesaikan. Kita juga kini dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah, diajukan pinjaman itu,” terangnya.

Untuk mengajukan pinjaman, Pemprov Maluku telah memenuhi syarat yang diatur dalam perundangan-undangan. Pemprov Maluku juga telah meminta pertimbangan ke Kementerian Dalam Negeri dan telah disampaikan dan disetujui Kementerian Keuangan. “Karena ini utang, nanti dikembalikan. Caranya, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil Pemprov Maluku,” jelas Huwae. 

Huwae sesalkan masih ada anggota DPRD Maluku yang belum tau atau terlambat mendapatkan informasi tersebut, sehingga terbentuk opini seolah-oleh Murad tidak meminta persetujuan DPRD Maluku, maka itu keliru. 

“Dana (pinjaman) ini dengan dasar lagi pandemi. Nanti setelah disetujui oleh pemerintah pusat, lima hari kemudian baru diberitahukan ke DPRD Maluku. Tapi kalau ada anggota DPRD yang mewacanakan lain lagi, maka saya bisa bilang pimpinan DPRD Maluku saat ini gagal membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah,” tegas dia.

AJUKAN PINJAMAN

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Maluku Affandy Hasanusi menjelaskan usulan pinjaman Rp 700 miliar ke PT SMI untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah. Dana itu akan digunakan untuk membangun kebutuhan dasar masyarakat Maluku.

Menurutnya pijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 

Pinjaman ke PT SMI  sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 105/PMK.07/2020 tentang pengelolaan  pinjaman PEN. “Pinjaman PEN ini memang sasaranya itu, pemulihan ekonomi bagi daerah-daerah terdampak. Ini juga sejalan dengan visi dan misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku juga untuk percepatan infrastruktur,” kata Affandy kepada Kabar Timur, Kamis (26/11).

Pinjaman itu untuk menunjang semua sektor di Maluku. “Dana itu untuk bangun potensi parawisata, peningkatan sumber daya manusia, menjawab kebutuhan masyarakat misalnya, membuka keterisolasian. Pembangunan sejumlah ruas jalan. Perbaikan jalan  terkendala anggaran,” paparnya.

Begitu juga peruntukan dana pinjaman itu untuk  bangun infrastruktur dampak bencana banjir dan sejumlah kegiatan lainnya. “Dana itu tidak dipakai bangun rumah atau kantor, tidak ada itu. Itu hoaks. Ini murni menjawab kebutuhan murni masyarakat” tegas Hasanusi. 

Sejumlah kegiatan atau program yang dilakukan sesuai mekanisme PEN. “Keterlibatan masyarakat seperti padat karya, sehingga ada  pemberian upah kerja. Ada penyerapan tenaga kerja, juga perputaran uang dan peningkatan ekonomi yang lebih baik di tengah  masyarakat,” jelasnya. 

Hasanusi menjelaskan, mekanisme pengembalian pinjaman selama 7 tahun. “Selama rentang 7 tahun itu kita kembalikan sesuai PMK tidak mengikat masa jabatan kepala daerah, bisa melewati jabatan kepala daerah. Bahkan dalam PMK pinjaman bisa dikembalikan selama 10 tahun. Bunga pinjaman nol persen,” tandasnya.

Tetapi persyaratan mutlak untuk usulan pinjaman, misalnya, melampaui defisit anggaran. “Itu juga sudah menjadi penilaian di Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Jadi Maluku, layak memperoleh pinjaman ini,” ujar dia.

Bukan hanya Maluku, banyak daerah di Indonesia juga mengajukan pinjaman ke PT SMI. Dari 34 provinsi dan ratusan kabupaten/kota yang memenuhi syarat hanya 23 daerah. “Ada 9 provinsi yang dapat pinjaman. Karena itu kita sangat bersyukur dapat pinjaman. Pinjaman tahun pertama kita belum kembalikan dana itu. Tahun kedua baru proses pengembalian pinjaman ke PT SMI,” terang Hasanusi. 

Bahkan, sebut dia, Provinsi DKI Jakarta yang APBD-nya sekitar Rp 90 triliun juga pinjam dana dari PT SMI. “Kalau tidak salah DKI Jakarta pinjam Rp4 triliun, Sulawesi Selatan Rp1, 3 triliun, Maluku Utara Rp400 miliar. Provinsi lain seperti Sumatera Selatan dan Banten juga pinjam,” sebut dia.

Untuk itu, Hasanusi berharap, proses pinjaman berjalan lancar, sehingga Pemprov Maluku segera dapat jawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. “Kita sudah proses pengajuan pinjaman. Jadi semua persyaratan kami sudah penuhi. Insya Allah dalam waktu dekat sudah terealisasi,” katanya.

Apakah dana yang dipinjaman itu juga untuk proses tender, Hasanusi tidak membantah dan membenarkan. “Kalau ada proses tender itu normal dan biasa. PT SMI juga persilahkan itu (tender). Apalagi waktu semakin mepet. Jadi lelang dini itu hal yang biasa dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Soal komplain sejumlah anggota DPRD Maluku bahwa pinjaman harus melalui persetujuan dewan. Ditegaskan, sesuai amanat PMK tersebut, DPRD bersifat pemberitahuan. “Jadi sudah dilayangkan surat ke ketua DPRD Maluku tanggal 26 September 2020,” ungkap Hasanusi.Dia menegaskan, proses pinjaman sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. “Ini tidak janggal, sudah sesuai mekanisme dan prosedur. (pinjaman ini) kita diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi,” tegasnya.

Menurut dia, semua pihak seharusnya berterima kasih dan bangga, karena upaya kerja keras dan kemampuan lobi Gubernur Maluku Murad Ismail di pemerintah pusat, Maluku ke depan semakin baik. “Beliau begitu gencar dari satu kementerian ke kementerian yang lain. OPD (Organisasi Perangkaf Daerah) juga harus mampu mengimbangi itu,” harapnya.

Dia berharap, ketika Murad tengah berupaya,  OPD jangan hanya diam. “Jangan beliau berlari cepat, kita masih diam di belakang. Minimal strategi dan berpikir kita 5 sampai 10 langkah ke depan. Jadi apa yang dilakukan beliau kita harus tangkap dengan inovasi perbaikan dan tingkatkan pelayanan,” kata Hasanusi. 

Dinas  PUPR Maluku, misalnya mulai melakukan pembenahan guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Makanya aset-aset yang bermasalah langsung diselesaikan dengan pembenahan dan prosedur kerja,” sebut dia.

Affandy berharap, masyarakat dan DPRD mendukung program Pemprov Maluku. “Mari kita sama-sama mendukung. Apa yang dilakukan Pak gubernur dan OPD dapat dirasakan oleh masyarakat. Mari kita kompak dan saling mendukung demi kemajuan Maluku,” ajaknya. (KTY/KTM) 

Komentar

Loading...