KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Diamnya Gubernur turut jadi tanya publik, apakah gubernur akan bersikap sama jika yang diduga bukan kader PDIP?
Laporan Zakarias Ressy di Mapolda Maluku, terkait kasus “tipu” dengan iming-iming barter proyek yang dilakoni Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimuri “LW” ikut mengungkap sejumlah korban lainnya dengan modus serupa.
Bedanya Zakarias punya bukti penyerahan uang berikut saksi. Kendati, korban lainnya yang diduga belasan orang dengan profesi sebagai pengusaha jasa konstruksi di Maluku ini, tak miliki bukti, tapi mereka mengakui menyerahkan uang kepada LW. Umumnya mereka ingin kasus ini diungkap pihak kepolisian.
“LW ini sepertinya anak “emas” Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri. Meski telah ada desakan pelbagai pihak, agar DPP PDI Perjuangan bentuk Tim ke Maluku untuk cari kebanaran terkait kasus, tapi tidak pernah dilakukan,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Network Indonesia(VPN_indonesia), Adhi Fadly, kepada Kabar Timur, Selasa, kemarin.
Menurutnya, pembentukan Tim Investigasi DPP PDI Perjuangan penting dilakukan untuk mengungkap dan membuktikan kebenaran dari kasus tersebut. “Jangan Ibu Mega diam, seperti orang yang sudah mati rasa,” kata Adhi
LW sepertinya anak emas PDI-Perjuangan, baik ditingkat daerah maupun DPP. Pasalnya, lanjut dia, hingga detik ini tidak ada langkah kongkrit DPP maupun DPD PDI Perjuangan. “Kasus ini mencoreng wibawa PDI Perjuangan yang kita kenal sebagai partai wong cilik, “ papar Fadly.
Kendati begitu, Adhi berpendapat, mati rasa DPP PDI Perjuangan juga bergantung pada sikap DPD PDI Perjuangan Maluku, dalam menyikapi masalah tersebut, apakah karena LW kader dan ketua DPRD Maluku, sehingga Gubernur Maluku, Murad Ismail tidak melakukan tindakan apa-apa?
“Jelas-jelas ada dugaan kasus ini menyangkut proyek-proyek daerah yang bersumber dari APBD. Diamnya Gubernur turut jadi tanya publik, apakah gubernur akan bersikap sama jika yang diduga bukan kader PDIP?, “ tanya dia.
Dikatakan, kasus dugaan “tipu” bermodus barter proyek ini yang melibatkan Ketua DPRD yang juga elite PDIP di Maluku ini, komitmen Gubernur dan PDIP dalam pemberantasan korupsi, pungutan liar dan mafia proyek layak dipertanyakan.
“Di kasus dengan korban Zakarias LW telah mengembalikan uangnya. Pengembalian itu, menjadi bukti, kejahatan tipu bermodus barter proyek itu terjadi dan LW pelakunya. Dengan demikian LW telah melanggar kode etik selaku anggota legislatif, “ terangnya.
Selain itu, sikap diam seluruh anggota DPRD Maluku terkait dengan terbongkarnya kasus tipu proyek ini, sangat disayangkan. “Saya duga kasus tipu proyek yang dilakoni LW, tidak menutup kemungkinan LTL (laeng Tau Laeng),” paparnya.
Adhi memprediksi kasus jual-beli proyek APBD diduga melibatkan Ketua DPRD Maluku, sepertinya akan hilang atau dibungkam jika tidak dikawal maksimal publik. “Kasus yang pernah dilaporkan ke Polda Maluku ini bukti bahwa telah terjadi praktek jual beli proyek APBD Maluku. Jadi tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum tidak mengusutnya. Jangan penegak hukum ikut-ikutan mati rasa juga seperti DPP dan DPD PDI Perjuangan,” tutupnya.
DPD LEMAH
Sementara itu, Ketua LSM Amalatu Berkarya, Syuaib Pattimura, menilai, Kasus “tipu” proyek yang dilakoni Ketua DPRD Maluku, akan bisa bermuara ke proses hukum yang benar dan dan adil, bila Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku, Murad Ismail, ikut mendorong proses itu, bukan diam seribu bahasa.
“Pak Murad selaku Ketua DPD diam, mestinya bersuara dan membentuk tim internal mengusut kebenaran kasus itu. Tapi, yang terjadi Pak Murad diam seolah membiarkan masalah itu terus bergulir ke ruang publik,” terangnya.
Kasus yang menyeret nama Lucky, kata dia, hingga menelan belasan korban merupaan tindakam miris jika para petinggi DPP-DPD PDI Perjuangan diam. Kasian Partai dengan slogan “Wong Cilik” seperti tak berdaya.
“Apakah Pak Murad takut Lucky Wattimuri, sampai tidak mau cari kebenaran atas perbuatan yang jelas telah merusak citra Partai besutan Megawati Soekarno Putri ini. Sikap diam dan masa bodoh Murad Ismail ini jadi pertanyaan besar publik,” kata dia.
Dia meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati bisa komitmen untuk bersih-bersih kader partai yang “nakal” sehingga nama dan kebesaran partai ini bisa terjaga.
“Ibu Mega harus komitmen. PDI-Perjuangan ini Partai besar, jangan harus dirusak hanya karena kasus tercela seperti yang dilakukan LW. Harus ada tindakan tegas dan langkah penyelamatan nama baik partai ini di Maluku dengan segera menurunkan Tim Investigasi. Banyak korban di kasus ini. Tim Investigasi akan menemukan itu. DPP tidak bisa berharap DPD karena sampai saat ini tidak ada upaya untuk mengungkap kasus ini, “tutupnya.
(KTE)
