KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Tahapan Pilkada serentak di empat kabupaten di Maluku telah bergulir hingga hari pencoblosan pada 9 Desember 2020. Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharudin Djafar telah mewanti-wanti anggotanya untuk tidak terlibat mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Jika ditemukan bukti keterlibatan, Kapolda akan menindak oknum Polri tersebut. “Jauh-jauh hari saya sudah sampaikan ke seluruh anggota Polri bahwa harus netral di Pilkada 2020. Jika ada polisi yang terbukti membantu salah satu pasangan calon, maka saya akan tindak oknum polisi yang bersangkutan,” tegas Baharudin kepada wartawan di Ambon, Selasa (6/10). 

Menurutnya, anggota Polri ketika netral dalam Pilkada, maka segala urusan dalam proses itu bisa berjalan dengan mudah. Namun jika ada keterkaitan anggota Polri di dalamnya, itu sama saja oknum tersebut telah sengaja mempersulit proses Pilkada. “Makanya saya ingatkan ke masyarakat maupun wartawan, kalau memang menemukan itu saat Pilkada berlangsung silahkan lapor dan lampirkan bukti, pasti saya tindak,” janji mantan Kapolda Sulawesi Barat itu.

Pada kesempatan itu, jenderal dua bintang ini menepis rumor salah satu Kapolsek di Kabupaten Kepulauan Aru menjadi tim sukses Paslon tertentu.

Baharudin katakan, telah meminta klarifikasi langsung dari Kapolsek tersebut. Meski begitu, dia tidak menyebutkan identitas Kapolsek yang dimaksud.

“Kalau informasi mengganti Kapolsek yang sudah pensiun, iya benar. Tapi kalau kapolsek jadi tim sukses, tidak ada bukti. Saya yang tanyakan langsung di sana (Aru),” jelasnya.

Dia kembali mengajak peran serta masyarakat dan wartawan mengawasi kinerja jajarannya dalam Pilkada serentak 2020. Jika informasi yang disampaikan disertai bukti keterlibatan oknum anggota Polri, Baharudin menjamin melindungi pemberi informasi.

Soal kesiapan kelengkapan sarana prasarana (Sarpras) di empat kabupaten di Maluku yang melangsungkan Pilkada 2020, Baharudin menyebutkan, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Buru Selatan (Bursel) menjadi prioritas. 

“Dua kabupaten ini yang paling membutuhkan. Kita siapkan bagi yang membutuhkan duluan. Sementara Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), nanti H-5 sebelum pilkada. Kita agak awal ke MBD dan Bursel karena kita ini wilayah kepulauan yang cukup tergantung pada cuaca dan sarana tranportasi laut,” sebutnya.

Hajatan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, di mana setiap Paslon dan pendukungnya wajib mematuhi protokol kesehatan, kata Baharudin itu merupakan domain Bawaslu. Artinya, Bawaslu menjadi pintu masuk untuk Polri menindak setiap orang yang melanggar protokol kesehatan corona selama tahapan Pilkada. 

Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu memberikan peringatan dilanjutkan laporan tertulis perihal meminta pihak kepolisian menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. “Ini cara kerjanya. Prinsipnya Bawaslu itu di kedepankan. Mereka (Bawaslu) jadi pintu masuk,” kata Baharudin.

GELAR SILATURAHMI

Baharudin bersama jajarannya menggelar silaturahmi dengan insan pers di Restoran Sari Gurih kawasan Lateri, Kota Ambon, Selasa (6/10).

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk sinergitas Polri dan kalangan jurnalis di Maluku khususnya kota Ambon. Hadir mendampingi Kapolda, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat dan pejabat utama di lingkup Polda Maluku. Sementara dari kalangan jurnalis hadir, pimpinan redaksi media cetak, media elektronik dan media online serta wartawan. 

Baharudin menyatakan, pertemuan yang dikemas dalam makan siang bersama insan pers ini menjadi yang pertama di tengah wabah pandemi Covid-19. Meski begitu, kegiatan ini tetap saja mematuhi protokoler kesehatan. 

“Awalnya saya mau ini ditunda saja. Tapi, setelah dibicarakan lebih lanjut, ya jadi juga. Pertimbangannya kami atur tetap dengan memperhatikan protokoler kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, alasan lain sehingga pertemuan dengan insan pers harus tetap dilakukan meski dalam situasi covid-19, mengingat berhembus kabar angin bahwa dirinya akan diganti pada bulan ini. “Soal ini memang belum jelas kepastiannya, tapi saya menjaga itu. Jangan sampai tiba-tiba instruksi Mabes Polri untuk saya diganti, tak lagi ada pada pertemuan ini,” tutur Baharudin.

Dia berharap, dengan pertemuan seperti ini, terjalin satu kerja sama yang baik antara Polri dengan kalangan jurnalis. Sebab, Polri dan pers tentu saling membutuhkan dalam menyampaikan informasi ke khalayak. 

“Misalnya juga soal pandemi ini. Berharap wartawan bisa berkontribusi aktif mengajak masyarakat untuk sadar menekan angka penyebaran covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020,” katanya. (KTY)