KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Janji Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon untuk melakukan pencairan 50 persen dana gempa terhadap korban gempa yang tersebar di Kota Ambon belum juga terealisasi. 

Padahal, janji tersebut telah disampaikan dalam rapat resmi BPBD bersama Komisi I DPRD Kota Ambon pada Jumat 11 September 2020 lalu.

Kala itu, Kadis BPBD Kota Ambon, Demmy Pays sempat memastikan bahwa korban sudah bisa menerima kucuran dana gempa pada Senin 14 September 2020. Faktanya, hingga di akhir September 2020, dana tersebut tak pernah ada. Korban hanya dikasih janji tanpa bukti nyata. 

Menyikapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Cristianto Laturiuw mengatakan, BPBD Ambon sebaiknya jujur soal ini. Jika ada problem atau kendala lain, harus disampaikan secara transparan ke publik. 

“Sebab janji janji seperti ini yang membuat korban semakin kecewa dengan pemerintah. Jadi harus jujur dan terbuka,” kata Laturiuw kepada awak media di Gedung DPRD Ambon, Senin (28/9). 

Menurutnya, BPBD Ambon jangan lagi menjelaskan tentang kendala-kendala administrasi dan sebagainya. Sebab, waktu selama setahun ini sudah harus ada pada tahap perbaikan rumah korban. “Kalau masih menjelaskan soal kendala administrasi, itu sangat disayangkan. Khan sudah sangat lama ini. Mestinya sudah harus ada pekerjaan perbaikan rumah korban,” paparnya

Politisi Gerindra itu mengaku, data yang dikonfirmasikan ke BPDB Ambon, sebanyak 1400 lebih kepala keluarga (KK) di Kota Ambon yang menjadi korban dengan berbagai kategori. Namun, data ini masih diverifikasi lagi ke desa-desa terkait. Hal itu dilakukan untuk memastikan benar tidaknya warga di desa menjadi korban gempa 26 September 2019 lalu. 

“Untuk jumlah 1400 lebih KK ini saja belum ditemukan yang rill. Kini sudah ada lagi glondongan data yang masuk sebanyak 1840 KK untuk pencairan tahap dua. Pertanyaannya yang tahap awal itu kapan,” tanya Laturiuw.

Ditambahkan, masalah ini akan diusulkan kembali ke pimpinan komisi I DPRD Kota Ambon untuk kemudian memanggil pihak-pihak terkait guna menanyakan lebih lanjut.  “Sebenarnya hari ini (kemarin-red) kita menyampaikan ke ketua komisi I untuk harus mengkonfirmasikan lagi ke BPDB soal kejelasan kucuran dana gempa ini. Kemudia rencananya juga buat pertemuan dengan tiap-tiap provinsi dan tanyakan kendalanya dimana, “pungkasnya. (KTY)