KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - DPP PDIP didesak menjatuhkan sanksi tegas kepada Ketua DPRD Maluku Lucki Wattimury. Tindakan Bendahara DPD PDIP Maluku itu menerima uang puluhan juta rupiah dengan barter proyek pemerintah mencoreng citra partai.

Salah satu kader PDIP, Alosius Lutlutur berharap, DPP PDIP yang telah memanggil Wattimury di Jakarta, segera bersikap. Sebab kader PDIP Maluku dan masyarakat menanti bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada Wattimury.

“DPP PDIP harus bersikap. Kita sementara bertanya-tanya dan menunggu bentuk sanksi dari partai kepada Wattimury. Jangan sampai kasus ini didiamkan,” tegas Lutlutur, kepada Kabar Timur, Senin (14/9).

Menurut dia, tindakan Wattimury, sangat memalukan dan mencoreng citra partai dengan jargon Wong Cilik itu. Untuk itu, dia berharap Wattimury dikenai sanksi tegas. “Tindakan Wattimury, sangat memalukan. Kami harap ada sanksi tegas agar publik tahu ada perhatian serius dari partai. Jangan sampai partai dirugikan,” katanya mengingatkan.

Lutlutur katakan, DPP PDIP punya otoritas menentukan sanksi kepada Wattimury sesuai aturan dan roh perjuangan partai berlambang kepala banteng ini. “Kita tunggu saja,” sebutnya.

Dia berharap Wattimury sebagai ketua DPRD Maluku harus menjadi panutan kepada masyarakat. “Sebagai lembaga perwakilan rakyat harus memberikan contoh yang baik. Apalagi posisi ketua DPRD. Saya kira diinternal dewan (Badan Kehormatan) juga harus memberikan sanksi kepada Wattimury, karena sudah melanggar kode etik sebagai wakil rakyat,” harapnya.

Apalagi, beber Lutlutur, tindakan Wattimury menjanjikan proyek pemerintah dengan modus menerima uang pelicin tidak hanya dialami Reressy. Informasi yang diperoleh banyak kontraktor yang menyerahkan uang kepada Wattimury. “Banyak kontraktor kasih uang kepada Wattimury, tapi mereka belum mau bukan-bukaan. Itu informasi yang saya dapat,” ungkap Lutlutur.

Lutlutur juga berharap, Margaretha Antony, PNS di Dinas PUPR Maluku yang menjadi makelar proyek dari Wattimury, harus ditindak tegas. “Tindakan Margaretha ikut yang mencoreng Pemerintah Provinsi Maluku. Pak gubernur yang juga ketua DPD PDIP Maluku kami berharap berani bersikap tegas terhadap bawahanya,” kata dia. (KTM)