KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Para pelaku usaha mikro berpeluang mendapatkan bantuan UMKM Rp 2,4 juta melalui program Banpres Produktif dari pemerintah.
Untuk menyalurkan bantuan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM bersama lembaga lain melakukan pendataan. Mengetahui sejauh mana kesiapan data, Komisi II DPRD Kota Ambon akan mengundang Dinas Koperasi dan UKM membahas hal tersebut.
Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ricky Helaha menjelaskan, dari data yang diinput, berapa jumlah pelaku UMKM yang terdata akan dikirim sebagai calon penerima bantuan dari Kemenkop UKM.
“Kami undang (Dinas Koperasi) untuk menanyakan seputar kesiapan maupun jumlah data dari calon penerima bantuan ini,” kata Helaha kepada Kabar Timur di Ambon, Rabu (9/9)
Setiap pelaku UMKM di seluruh Indonesia akan menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta. “Ini kebijakan pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi di Indonesia termasuk di kota Ambon,” sebutnya.
Menurutnya, dari hasil rapat, data calon penerima bantuan yang sudah dikirim ke Kemenkop UKM sebanyak 19.783 UMKM. “Tapi kami akan dorong bantuan ini tepat sasaran. Kami tidak mau bantuan ini menjadi masalah seperti pengalaman BLT, beberapa waktu lalu,” tutur Helaha.
Politisi Hanura itu katakan, Komisi II akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Koperasi sampai bantuan tersebut direalisasi. “Dari Kementerian Koperasi tidak disampaikan jumlah kuota penerima. Jadi kami akan tetap koordinasi. Kalau ada penambahan, ya didata dan dikirim,” pungkasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, Marthen Kailuhu mengatakan, bantuan yang di berikan dari Kemenkop tidak ditentukan jumlah UMKM penerima.
Data yang telah dikirim akan diverifikasi Kemenkop dan tiap calon penerima diberikan nomor rekening bank. “Diupayakan dalam pekan ini dibayarkan karena juga sedang mengejar laporan pembayarannya, sehingga dananya harus dibayar sebagai dana Banpres produktif untuk modal kerja,” ujar Kailuhu.
