KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen memperkuat pengamanan wilayah laut melalui penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal di seluruh perairan Indonesia.

Pelantikan dan pengukuhan 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Maluku, merupakan bagian komitmen KKP meningkatkan pengawasan wilayah laut Maluku yang selama ini menjadi incaran negara asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

“Kita baru melantik PPNS Pemprov Maluku. Ini bentuk penguatan pengamanan laut dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal maupun tangkap ikan secara destruktif dan semua turunannya yang berdampak merusak segala macam jenis potensi sumberdaya laut kita,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai mengukuhkan 30 PPNS di kantor gubernur Maluku di Ambon, Senin (31/8).

Mendukung pengamanan laut di Maluku, Menteri Edhy akan mempercanggih sistem infrastruktur pengamanan laut. “Untuk menunjang kinerja PPNS dalam menjaga keamanan laut, maka seluruh infrastruktur seperti kapal akan dipercanggih. Kami juga akan perkuat dari sisi penginderaan melalui satelit, sehingga (aksi pencurian ikan) bisa terpantau,” politisi partai Gerindra ini.

Dalam upaya menjaga laut Indonesia dan Maluku pada khususnya, KKP telah melakukan kordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. “Menteri Pertahanan juga akan menghidupkan pengawasan melalui satelit. Menteri Pertahanan sudah memberikan ruang atas upaya tersebut,” terangnya. 

Kendati begitu, Edhy mengaku, KKP masih memiliki beberapa kekurangan dalam menjaga wilayah laut dari pelaku pencurian ikan. Sebab, kapal-kapal penjaga laut yang dimiliki saat ini tidak dilengkapi perlengkapan canggih maupun senjata.

“Selama kurang lebih 10 bulan menjabat (menteri), kami terus memantau perkembangan kelautan. Bahkan, saat ini banyak kapal pencuri yang sudah berani menabrakan kapalnya ke kapal kita, itu dikarenakan kapal yang kita miliki tidak diperlengkapi dengan senjata canggih. Ke depan, kita akan tambah kelengkapannya sehingga mampu akan memberikan efek jera bagi pelaku pencurian ikan,” tegas Edhy.

Untuk itu, demi menjaga kelestarian Maluku, yang memiliki potensi perikanan, KKP telah menjalin komitmen dengan Gubernur Maluku Murad Ismail bersama memanfaatkan laut dan melestarikannya agar bisa dinikmati dalam waktu panjang. 

“PPNS yang kami miliki seluruh Indonesia sebanyak 575 orang, dan hari ini kami telah melantik 30 orang PPNS Maluku. Ini sebagai bukti bahwa, KKP RI tidak hanya berbicara namun kami juga langsung bertindak dengan suatu gerakan yang nyata,” tutupnya. 

Usai melantik 30 PPNS Maluku, Menteri Edhy didampingi Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno meninjau Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon. (KTE)