KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen memperkuat pengamanan wilayah laut melalui penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal di seluruh perairan Indonesia.
Pelantikan dan pengukuhan 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Maluku, merupakan bagian komitmen KKP meningkatkan pengawasan wilayah laut Maluku yang selama ini menjadi incaran negara asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
“Kita baru melantik PPNS Pemprov Maluku. Ini bentuk penguatan pengamanan laut dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal maupun tangkap ikan secara destruktif dan semua turunannya yang berdampak merusak segala macam jenis potensi sumberdaya laut kita,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai mengukuhkan 30 PPNS di kantor gubernur Maluku di Ambon, Senin (31/8).
Mendukung pengamanan laut di Maluku, Menteri Edhy akan mempercanggih sistem infrastruktur pengamanan laut. “Untuk menunjang kinerja PPNS dalam menjaga keamanan laut, maka seluruh infrastruktur seperti kapal akan dipercanggih. Kami juga akan perkuat dari sisi penginderaan melalui satelit, sehingga (aksi pencurian ikan) bisa terpantau,” politisi partai Gerindra ini.
Dalam upaya menjaga laut Indonesia dan Maluku pada khususnya, KKP telah melakukan kordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. “Menteri Pertahanan juga akan menghidupkan pengawasan melalui satelit. Menteri Pertahanan sudah memberikan ruang atas upaya tersebut,” terangnya.
