KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Perjuangan Maluku untuk ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional (LIN), tidak lama lagi terwujud.
Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali ke Maluku, Minggu (30/8), menegaskan hal itu.
Lawatan Menteri Edhy ke Ambon sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Pusat mengimplementasikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Kedatangan kami ke Maluku, sebagai penuntasan utang Pemerintah Pusat kepada Provinsi Maluku. Pemerintah Pusat tidak ingin LIN hanya sekedar simbol, tapi kami langsung ingin mengimplementasikan lumbung ikan nasional itu sebagai satu kenyataan,” jelas Menteri Edhy.
Dalam kunjungan kerja di Maluku, Edhy yang didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon di Desa Waiheru.
“Kami tidak ingin LIN hanya dalam bentuk undang-undang ataupun dalam bentuk peraturan pemerintah. Saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak gubernur dan kita semua mulai dari kepala dinas, sampai kepala daerah di kabupaten/kota, sudah siap untuk bahu-membahu mewujudkan LIN jadi kenyataan,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Untuk mewujudkan LIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mempermudah perizinan dari sektor kelautan. KKP akan menerapkan kinerja jemput bola.
“Periznan-perizinan kelautan juga akan kita urus agar lebih mudah. Supaya, ekspor udang/lobster juga bisa berjalan dengan baik. Harus diketahui, perizinan terkait dengan kelautan untuk proses ekspor, bukan hanya dari kita, namun juga dari negara yang akan kita tuju,” ujar Edhy.
Menurutnya yang terpenting adalah komunikasi intensif harus terus dilakukan. Sebab selama ini proses perwujudan LIN belum terealisasi akibat minim komunikasi antara Pempus dan Pemprov secara baik dan produktif. “LIN bagi saya, lebih baik jalan dulu, undang-undagnnya nyusul dari belakang. Intinya adalah anggaran harus bisa didatangkan ke Maluku secara banyak,” tegas mantan ketua Fraksi Gerindra di DPR RI ini.
Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, potensi besar perikanan di Maluku terbentur keterbatasan infrastruktur kelautan dan perikanan baik secara manual maupun secara teknologi.
