KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Tingkat kepercayaan rakyat terhadap 35 wakil rakyat yang duduk di parlemen Kota Ambon mulai berkurang. Rakyat menilai anggota DPRD lebih banyak memperkaya pribadi mereka ketimbang harus berjuang dengan ikhlas untuk kepentingan rakyat.

"Selama rakyat masih protes pemerintah, itu berarti kebijakan pemerintah dan DPRD belum menyentuh ke rakyat. DPRD sebagai wakil rakyat tapi tidak peka dengan rakyat," kata Arafah Rida kepada Kabartimurnews.com usai berlangsungnya aksi demonstrasi ratusan pedagang Mardika dan HMI Cabang Ambon di Gedung DPRD Ambon, Kamis (19/8)

Menurutnya, hampir setahun sudah, 35 wakil rakyat Kota Ambon periode 2019-2024 duduk di parlemen. Namun, harapan rakyat untuk bisa mendapatkan kesejahteraan belum terlihat baik.

DPRD Ambon malah tidak demokratis dalam hal pembangunan. Konsep pembangunan yang meliputi asas kualitas pembangunan, manfaat ke rakyat dan kesejahteraan belum terlihat baik.

"Jika pemerintah membijaki soal pembangunan maka alternatifnya harus ada rakyat. Sebab, di setiap misi kebijakan itu ada kepentingan. Harusnya kepentingan untuk memperbaharui tata kota di berangi dengan alternatif untuk rakyat," katanya

Tapi lanjut dia, kebijakan pemerintah meski mempersulit rakyat, DPRD sebagai representatif rakyat tidak pernah ngotot untuk melawan. Padahal, rakyat menunggu keberpihakan anggota DPRD ke rakyat untuk mengkritik setiap kebijakan yang menyusahkan masyarakat.

Pendemo lain, Ibu Jahlia mengatakan, DPRD hanya ke rakyat ketika ada maunya. Namun setelah maunya terpenuhi, rakyat lalu kemudian dilupakan.

"Mau cari uang besar, datang kayak mengemis par kita rakyat. Sudah dapat uang besar, janji hilang. Kita punya kesulitan pun tidak dibantu dengan ikhlas," teriaknya

Dikatakan, bukan baru sekali, pedagang mardika Ambon mengeluhkan soal kebijakan pemindahan atau relokasi ke Passo, Ambon. Namun, hal itu sudah dilakukan berulang kali dengan harapan pedagang tidak dipersulit.

"Pandemi covid-18 ini kita di mardika saja tidak mendapat untung, apalagi kalau di Passo. Itu berdagang ataukah mau membiarkan jualan busuk termakan waktu," tegasnya

Pedagang buah, Ramli Sampulawa malah menantang akan tetap menduduki lapaknya dan tidak ingin direlokasi ke Passo.

Dikatakan, pemerintah keliru. Pemerintah harusnya bisa berkoordinasi dengan Pemprov Maluku terkait penempatan pedagang di kawasan taman victoria.

"Khan tidak permanen. Setelah revitalisasi kelar, kita sudah balik. Daripada ke Passo yang nantinya dagangan kita tidak laku terjual tapi busuk. Namun jika pemkot tetap membongkar dan memindahkan kita ke Passo, berarti pemerintah suka lihat rakyat sengsara. DPRD juga gagal memperjuangkan aspirasi rakyat," sebutnya. (KTY)