KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Maluku melalui program reguler Kementerian Sosial mencapai 90 persen lebih.

“Untuk PKH (Program Keluarga Harapan) triwulan I dan II sudah mencapai 90 persen lebih begitu juga dengan BST (Bantuan Sosial Tunai),” sebut Kepala Dinas Sosial Maluku, Sartono Pinning di Ambon, Selasa (4/8).

Namun Sartono tidak menampik jika masih ditemukan masalah duplikasi data. “Langkah-langkah penanganan sudah dilakukan oleh kabupaten/kota dan mitra distribusi baik PT Pos maupun bank,” ujarnya.

Untuk jaring pengaman sosial di tengah pandemi covid-19, dua jenis Bansos diberikan kepada masyarakat. Yaitu melalui bantuan program reguler dan non reguler. Dikatakan, reguler berjalan rutin seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako yang mekanismennya transfer tunai ke masing-masing rekening KPM (keluarga penerima manfaat). KPM berhubungan dengan E-Warung di masing-masing kabupaten/kota untuk mengambil sembako. 

Dan PKH yang rutin berjalan sebelum wabah corona. “Tapi sejak covid ini ada kebijakan penambahan waktu pembayaran. Khusus PKH pemerintah tambah 3 bulan jadi 15 bulan,” jelasnya.

Bansos PKH sudah dibayarkan ke KPM pada fase kedua atau triwulan kedua. “Tapi dengan kebijakan pemerintah, pembayaran mundur di bulan Maret, itu artinya mengulang triwulan kedua. Itu kebijakan dalam rangka penanganan covid,” kata Sartono.

Dengan pembayaran pengulangan dari Maret, pembayarannya sesuai kebijakan pemerintah tidak lagi per triwulan tapi per bulan. “Perbulan itu dia berjalan sejak tiga bulan (Maret-April-Mei) itu program bersyarat seperti ibu hamil, lansia, anak balita, anak sekolah SD sampai SMA, disabilitas. Kalau mereka masuk dalam komponen itu berhak menerima PKH,” ujarnya.

Masing-masing komponen nilainya berbeda. Tetapi jika dihitung rata-rata dalam setahun, per orang bisa menerima bantuan Rp 2,5 juta untuk PKH. “Kalau dalam  keluarga 4 orang, dia terima 4 komponen. Dibagi per bulannya Rp 200 ribu. Jika dalam satu keluarga 4 jiwa, bisa terima Rp 800 ribu, tergantung komponen,” kata Sartono.

Program reguler lainnya adalah BST, disalurkan ke 64.000 KPM di Maluku. BST sudah dibagikan sejak April hingga Juni. Masing-masing KPM peroleh Rp 600 ribu setiap bulan.

“Syarat penerima atau KPM dari BST ini adalah yang terdampak covid. Jadi yang terdampak covid itu orang miskin, juga miskin baru dan lain sebagainya. Itu yang kita intervensi melalui program reguler Kemensos. Penyalurannya melalui bank dan PT Pos,” jelasnya.

Sedangkan program non reguler kata Sartono, adalah program bantuan Pemprov Maluku dan Pemda kabupaten/kota sesuai instruksi Mendagri. 

“Kebijakan dukungan APBD untuk menambah bantuan berupa sembako kepada warga terdampak covid sejumlah 49.270 KPM di Maluku. Sebetulnya kita berikan kuota dengan asumsi kuota program reguler agar kabupaten/kota bisa penuhi itu dalam jumlah 103 ribu KPM, tapi ternyata masing-masing kabupaten/kota tidak bisa penuhi kuota itu,” ungkapnya.

Penyebabnya, ada yang sudah tercover di program BST, juga ada yang sudah masuk atau tercover di program perluasan BPNT dari awalnya berjumlah 103 ribu menjadi 116 ribu KPM. “Jadi ada penambahan di situ,” kata Sartono.

Jaring pengaman sosial dari sektor sosial itu sudah dicover Dinsos sampai Desember mendatang. “Kalau reguler tidak ada masalah, non reguler kita punya mekanismenya itu dukungan kita provinsi transfer ke kabupaten/kota, dan melaksanakan secara teknis,” imbuhnya.  

Sartono berharap pelbagai bantuan pemerintah itu dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. “Program bersifat sementara karena jadi penyangga, sehingga dari aspek ekonomi mereka (warga miskin) bisa bertahan (di tengah pandemi corona),” pungkas Sartono. (KT)