KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono mengingatkan jajaran kepolisian di Maluku proaktif mendeteksi potensi atau kerawanan di Pilkada sedini mungkin. Jika konflik terjadi, akan susah diantisipasi.

Bahkan Gatot tidak segan-segan mencopot Kapolres, khususnya di daerah yang menggelar pilkada karena gagal mendeteksi sehingga terjadi konflik.

Diingatkan, potensi ancaman yang bisa timbulkan kerawanan itu yang perlu dijaga. Polda dan Polres diinstruksikan menyiapkan rencana pengamanan, ketahui betul potensi konflik yang akan terjadi. Deteksi dini adalah langkah yang paling penting, lakukan langkah-langkah proaktif.

“Ketika kita mengetahui ada potensi kerawan yang terjadi, embrio kerawanan itu muncul, bunuh embrio itu jangan sampai muncul. Sampai muncul agak susah untuk mengantisipasinya. Apalagi kalau sampai terdadak. Kalau sampai terdadak terjadi konflik yang besar, kita akan menurunkan tim dan kalau memang tidak siap, siap-siap kapolresnya kita evaluasi. Pak Kapolda, saya ingatkan betul agar langkah-langkah deteksi dini dan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan ditangani bersama-sama, ada Dandim, bupati/walikota dan tokoh-tokoh masyarakat,” tegas Gatot dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak di kantor gubernur, Kamis (23/7).

Olehnya itu, Gatot meminta jajaran Polda hingga Polres untuk menyiapkan rencana pengamanan selama Pilkada dengan matang. “Siapkan Renpam yang matang, bukan hanya di atas kertas. Dan siapkan juga rencana kontigensinya,” ingatnya.

Setiap tahapan Pilkada menurutnya ada potensi kerawanan yang harus antisipasi. Karena Pilkada itu salah satu implementasi demokrasi dan terjadi kontestasi politik di mana masyarakatnya terbelah di masing-masing kontestan. 

“Ini harus kita antisipasi. Ketika masyarakat kita terbelah, sebenarnya tidak masalah sepanjang terbelahnya itu adalah karena pilihannya dan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas kemananan. Itu yang tidak boleh. Kalau konflik di dalam pilihan, itu hal yang biasa di dalam demokrasi tentunya,” terangnya. 

Situasi akan makin memanas kata Gatot, jika kampanye hitam, hate speach atau ujaran kebencian serta berita-berita hoax. “Di era medsos sekarang terkadang isu-isu sentitif seperti isu suku, agama menguat. Ini yang berbahaya karena dapat menimbulkan keretakan diantara sesama anak bangsa. Ini yang kita jaga, berita-berita hoax dan ujaran kebencian yang penyebarannya secara masif oleh oknum-oknum tertentu yang ingin Pilkada itu tidak sukses atau ada kepentingan tertentu,” kata jenderal bintang tiga ini.

Gatot mengimbau agar situasi keamanan selama proses Pilkada untuk tetap dijaga. “Kita jaga terus situasi ini, potensi-potensi kerawanan ini kita jaga agar jangan sampai terjadi karea hasut menghasut melalui medsos ini sangat berbahaya,” katanya mengingatkan.

Kepada seluruh jajaran Polri, Gatot kembali mengingatkan untuk menjaga netralitas. Netralitas Polri sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28. “Jaga netralitas, jaga institusi kita, laksanakan tugas kita di lapangan,” tegas Gatot. 

Kapolda Maluku Irjen Polisi Baharudin Djafar memastikan netralitas Polri dalam pesta demokrasi serentak di Maluku. “Harus netral. Perintah Pak Wakapolri itu jelas, kalau ada Kapolres yang tidak netral pasti akan dievaluasi. Termasuk Kapoldanya juga dievaluasi. Kapolda akan mengawasi kerja Kapolres yang melaksanalan Pilkada, mereka harus netral,” tegasnya kepada awak media. 

(KT)