KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Lobi Gubernur Maluku Murad Ismail terkait sejumlah program dari pemerintah pusat mulai membuahkan hasil positif. Namun langkah Murad belum sepenuhnya direspon Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pimpinan OPD diminta segera merespon hasil lobi Murad. Sebab, progres lobi Murad, diantaranya Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan janji Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengalokasikan dana triliunan rupiah belum disikapi serius oleh instansi teknis. “Kita harus bersyukur lobi Pak Murad, datangkan  program dari pusat sudah ada titik terang,” kata Ketua DPRD Maluku Luki Wattimury kepada wartawan, Kamis (23/7).

Tetapi Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku belum bergerak membicarakan secara detail implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

“Kita berharap OPD terkait seperti Dinas Perikanan Kelautan dan Bappeda Maluku serta instansi terkait lainnya mengambil langkah-langkah terukur, bagaimana wujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional,” harapnya.

Maluku sebagai lumbung ikan nasional sudah lama diperjuangkan, tapi belum membuahkan hasil. Namun, ingat dia, hasil lobi Murad dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo sudah terlihat titik terang.

“Semua pihak harus duduk bersama agar  tahun-tahun mendatang sumber daya kelautan kita menghasilkan PAD (Pendapat Asli Daerah) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Saya heran sudah diperjuangkan Pak Gubernur, tapi belum ditindaklanjuti (OPD),” sesal politisi PDIP ini.

Dia juga menyoroti Dinas Pertanian Maluku belum merespon janji Menteri Pertanian ketika berkunjung di kota Ambon, beberapa waktu lalu.

“Seingat saya, Pak Menteri Pertanian, berjanji menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk sektor pertanian. Mesti ada langkah-langkah menyambut program yang dijanjikan,” imbuhnya.

DPRD Maluku sebagai mitra kerja Pemprov belum diajak membahas kepentingan Maluku di pemerintah pusat. “Peluang ini harus direspon, duduk bersama dengan semangat kemitraan agar program dari pusat diimplementasikan dengan baik,” tandas Wattimury.

Komis II DPRD Maluku diminta segera mengundang Dinas Perikanan dan Keluatan dan Dinas Pertanian Maluku menanyakan langkah-langkah yang sudah dilakukan. “Kita harus menyikapinya agar program-program itu segera diimplementasikan,” tegasnya. 

(KTM)