KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Reaksi masyarakat Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan melakukan pemalangan jalan masuk warga Kota Ambon menuju wilayah Malteng, menggambarkan lemahnya koordinasi Bupati Malteng, Abua Tuasikal atas Perwali Ambon terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

"Pemerintah Malteng harus melihat aksi ini sebagai satu kesalahan pemerintah untuk kemudian bisa dibenahi. Saya rasa, jika Perwali PKM diantisipasi lebih awal oleh Pemkab Malteng, maka tak bakal warga berbuat demikian," kata Ketua DPP Hena Hetu, Edwin Adrian Huwe ketika dihubungi Kabar Timur, Selasa (9/6)

Menurut Huwae, dalam situasi pandemi covid-19, Pemerintah mempunyai tugas untuk bagaimana mengatur seluruh mekanisme sosial di masyarakat agar supaya dapat memutus mata rantai penularan virus tersebut.

Tapi disisi lain, masyarakat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari. Dan warga Jazirah yang meliputi Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu, Malteng, sebagian besar beraktivitas di wilayah Kota Ambon.

"Tentu Pak Abua Tuasikal sebagai penanggungjawab Malteng harus mampu mengkoordinasikan kepentingan masyarakatnya khusus Jazirah dengan Walikota Ambon, Pak Richard Louhenapessy agar supaya masyarakat merasa tidak terbebani dengan aturan perwali itu," tandasnya

Mantan Ketua DPD PDIP Maluku itu mengungkapkan, saat ini masyarakat sudah cukup sulit dengan adanya covid-19. Jika Pemerintah kemudian abai dengan tanggungjawabnya, maka ini semakin membebani masyarakat.

"Makanya saya bilang, pemerintah jangan marah kalau memang ada reaksi balik dari masyarakat berupa penutupan jalan," tuturnya

Ditambahkan, Bupati Abua Tuasikal harus bisa segera mungkin mengkoordinasikan masalah ini supaya dapat meminimalisir timbulnya persoalan baru.

"Kita lagi usahakan supaya masalah covid ini berakhir. Jangan karena dengan sikap acuh pemerintah lalu kemudian timbul masalah sosial baru," pungkas Anggota DPRD Maluku itu. (KTY)