KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Aksi protes warga berujung penyegelan kantor desa terjadi di Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (27/5). 

Penyegelan kantor desa itu sebagai bentuk protes atas pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran oleh perangkat pemerintah negeri atau desa.

Puluhan warga yang menyegel pusat pemerintahan negeri itu menuduh pembagian BLT bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di desa tersebut sarat nepotisme. Pegawai negeri sipil dan perangkat desa yang lebih banyak menerima bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat itu. BLT untuk masing-masing kepala keluarga sebesar Rp 600.000. 

“Pembagian BLT di Desa Laimu menyalahi aturan karena ada PNS dan perangkat desa juga mendapat BLT. Pembagian juga sarat nepotisme dan tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin terdampak corona tidak mendapatkan BLT,” kecam Hamid, salah seorang warga Laimu, kemarin.

Warga juga marah yang berbuntut penyegelan kantor desa akibat BLT diberikan kepada keluarga kerabat kepala desa, yang dinilai tidak berhak mendapatkan BLT. Sedangkan warga yang benar-benar berhak tidak tersentun BLT.

Warga Laimu kecewa lantaran sistem pembagian BLT dan data penerima BLT tidak valid dan tidak transparan. Alasannya, warga penerima BLT tahap pertama berbeda dengan penerima tahap kedua. “Pemerintah desa bekerja tidak transparan, setiap tahapan penyaluran penerima BLT berbeda. Seharusnya sama dalam tiga tahap pembagian,” kesalnya.

Kepala Desa Laimu, Abdulah Kumkelo menolak menanggapi tuduhan warga. Dia hanya menyesalkan sikap warganya yang menyegel kantor desa. “Warga tidak mengindahkan saya lagi,” katanya.

Sebelumnya aksi protes warga terkait pembagian BLT juga terjadi di desa Haya, kecamatan Tehoru, Malteng, pekan kemarin. Warga kecewa penyaluran BLT sarat masalah. Mulai dari penyaluran salah sasaran, data yang tidak valid, tidak transparan hingga sarat nepotisme. Sebagai bentuk protes, warga Haya akhirnya merusak kantor desa Haya. (KT)