KABARTIMURNEWS.COM, AMBON,- Komisi I DPRD Kota Ambon bakal mengundang Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon untuk membahas terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin baru (misbar) terdampak covid-19.

Komisi menilai, rapat tersebut perlu karena masih banyak orang misbar atau warga terdampak covid-19 di Kota Ambon yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Kemudian, data kriteria calon penerima BLT yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Desa/Negeri ternyata tidak sinkron.

"Iya kita akan rapat lagi. Rencananya Kamis besok. Kita nilai ada ketidak sinkron data calon penerima BLT yang ada di Pemkot dan Pemdes," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Selasa (5/5)

Menurutnya, informasi yang komisi I peroleh dari dinas terkait bahwa penyaluran BLT akan dimulai pada 1 Mei 2020. Faktanya, sampai dengan saat ini, belum semua desa/negeri yang terdistribusi.

"Oleh karenanya kita melakukan rapat evaluasi internal dan berencana kamis besok jam 1 siang kita adakan pertemuan lagi dengan Dinsos dan DP3AMD serta seluruh camat di kota ini," ungkapnya.

Politisi PKS itu mengaku, ada ketidaksinkronan antara Pemkot dan Pemdes menyoal data kriteria masyarakat calon penerima BLT.

Dimana, lanjut dia, hasil rapat komisi dengan dinas beberapa waktu lalu, mengisyaratkan bahwa kategori miskin baru berdasarkan empat kriteria yakni tukang ojek, tukang becak, sopir angkot dan buruh.

"Tapi faktanya di desa/negeri belum semua sesuai empat karakter ini. Di desa/negeri ada yang mengacu pada keputusan Menteri desa yaitu pendekatan 14 karakter untuk orang miskin. Dan kalau kita pakai pendekatan 14 karakter maka nyaris di kota ambon ini sudah tidak ada lagi orang yang miskin," tandasnya

Dalam rapat nanti, lanjutnya, komisi I ingin juga mendapatkan data dari dinsos dan DP3AMD terkait berapa jumlah orang miskin baru yg ada di kota ambon. Karena sampai saat ini data teraebut belum jelas.

"Karena data ini juga ada hubungannya dengan konsekuensi anggaran. Kita ingin mengukur apakah ketersedian anggaran melalui Dana Desa (DD) itu bisa mengakomodir semua kebutuhan warga misbar atau tidak. Apalagi pemkot khan lagi mengajukan PSBB. Upayakan semua yang berhak bisa dapat sehingga ketika PSBB itu jalan, tidak lagi ada dampak sosial yang dirasakan masyarakat miskin," tukasnya (KTY)