KABARTIMURNEWS.COM,AMBON,- Pemerintah Desa/Negeri di wilayah Kota Ambon telah memasukan data setiap warganya untuk penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari 30 desa/negeri yang ada, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang masuk ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon hingga kini terhitung sebanyak 10 ribu lebih KK.

Per KK diberikan bantuan uang sebesar Rp 600 ribu yang diterima selama tiga bulan terhitung dari Mei, Juni dan Juli tahun 2020. Total yang diterima warga sebesar Rp 1,8 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon, Julian Purmiasa mengatakan, jumlah yang telah terdata saat ini sebanyak 10 ribu lebih KK. Jumlah ini jika semuanya mendapatkan BLT, tentu anggaran yang ada tidak akan cukup.

"Pagu kita khan hanya 12 Miliar lebih. Kalau 10 ribu KK dikalikan dengan 1,8 juta untuk tiga bulan, maka kita butuhkan 19 miliar lebih. 12 miliar lebih ini tak cukup," kata Purmiasa ketika dihubungi wartawan, Senin (4/5)

Menurutnya, meski tidak cukup, namun kekurangan tersebut tentu akan di bijaki. Anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) akan ditambahkan untuk mencukupi jumlah penerima yang ada.

"Sesuai Permendes-PDTT, memang ada ruang bisa tambahkan lebih dari 30 atau 35 persen. Juga ADD nanti kita arahkan mem-backup BLT-DD,” tuturnya

Kapan penyaluran itu dilakukan, Purmiasa mengaku, baru dijalankan pada Senin 4 Mei 2020 hari ini (kemarin-red). Penyaluran kepada warga miskin baru yang terdampak langsung virus Covid-19.

"Untuk tahap awal akan disalurkan hanya kepada 1.900 lebih penerima manfaat BLT. Penerima itu tersebar di setiap negeri yang telah siap. Kita akan proses buka rekening dan kirim ke masing-masing penerima," terangnya

Sementara yang lain, lanjut dia, Dinsos masih terus melakukan verifikasi. Penyaluran bantuan baru bisa dilakukan jika hasil verifikasi telah selesai dan sudah di kembalikan ke pihak desa.

"Yang terverifikasi baru 1.900 KK. Sementara yang ini kita salurkan. Mereka ini awal. Lain sisa masih diverifikasi. Kalau jumlah memang cukupi 10 ribu KK, maka anggaran kita tak cukup dan akan ditambahkan dari ADD," pungkasnya. (KTY)