KABARTIMURNEWS.COM,AMBON -Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon, Joy Adriaansz, mengatakan penolakan terhadap pemakaman jenazah ada sanksi hukumnya.

Dijelaskannya, pelaku penolakan pemakaman jenazah pada lokasi TPU dapat dijerat dengan pasal berlapis.
"Yaitu Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang juga berlaku terhadap pelaku penolakan pemakaman jenazah C19 atau pemakaman dengan protokol C19," kata Joy melalui siaran persnya yang diterima Kabar Timur Minggu (3/5).

Dikatakan, seperti yang ditegaskan para ahli kesehatan, bahwa jenazah yang dikubur secara otomatis virusnya akan mati, sebab inangnya sudah mati.
"Virus tidak akan bertahan lama dan justu cepat mati pada tubuh yang sudah meninggal," terang pria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon itu.

Dijelaskan juga mengapa penolakan pemakaman jenazah tidak perlu dilakukan, antara lain, pengurusan jenazah Covid-19 sudah melalui prosedur khusus dan teliti oleh pihak rumah sakit. "Jenazah dibungkus dalam kantong jenazah yang sangat rapat, lalu dimasukkan ke dalam peti yang tertutup rapat, dan setiap tahapannya sampai dengan pemakaman disemprot dengan disinfektan," imbuhnya.

Selain itu, petugas pemakaman yang bertanggung jawab adalah para petugas yang sudah dilatih secara khusus untuk melakukan prosedur pemakaman jenazah Covid-19 dengan benar dan aman, dengan menggunakan APD yang lengkap saat melakukan proses pemakaman.

"Dan yang paling penting yang harus diketahui masyarakat adalah, Virus Corona atau COVID-19 tidak akan bertahan lama diluar tubuh manusia bahkan virus tersebut akan segera mati begitu jenazah dimakamkan,"terangnya.

Selain daripada itu, dengan menjunjung tinggi azas kemanusiaan, menolak pemakaman jenazah adalah suatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan pastinya tidak menjadi solusi dalam mencegah penularan virus. (KT)