KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikal Pontoh mengungkapkan, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Maluku per Sabtu (21/3) kembali alami peningkatan dibandingkan sehari sebelumnya.

Totalnya kata dia, sesuai data laporan dari kabupaten/kota, jumlah ODP di Maluku saat ini berjumlah sebanyak 29 orang. Meningkat dari sehari sebelumnya yang jumlah sebanyak 18 orang.

Sedangkan untuk PDP, jumlah meningkat jadi dua orang, dibandingkan sehari sebelumnya yang hanya satu orang.

"Memang ada peningkatan untuk ODP dan PDP. Laporan dari Kabupaten/Kota telah menjadi 27 untuk ODP, PDP 2 (orang). Totalnya 29 (ODP dan PDP),"jelasnya di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Sabtu (21/3).

Rinciannya, Kota Ambon sebanyak 6 ODP dan 2 PDP, SBB 3 ODP, Buru 10 ODP, Tual 2 ODP dan Aru 6 ODP.

Meningkatnya PDP di Ambon per Sabtu ini menjadi dua orang kata Pontoh menjelaskan karena ada satu ODP yang statusnya di naikkan menjadi PDP. "PDP tambahan ini dari Kota Ambon yang sebelumnya statusnya ODP kini ditingkatkan menjadi PDP,"terangnya.

Sementara di KKT sendiri yang sehari sebelumnya masih terdata 1 ODP, per Sabtu ini sudah tidak ada lagi ODP. "Untuk spesimen 2 PDP (di RSUD dr. Haulussy Ambon) rencananya akan dikirim ke Balibangkes Kemenkes besok,"ujarnya.

Alasanya, kondisi yang bersangkutan sudah membaik. "Di KKT per hari ini karena sudah sembuh. Waktu evaluasinya kan 14 hari. Kemarin (Jumat) pemeriksaan terakhir dan sudah ada perbaikan sehingga tidak dilaporkan lagi,"terangnya.

Terkait peningkatan ODP di Maluku ini lanjut Pontoh, tidak perlu dikhawatirkan karena menurutnya puskesmas sudah bekerja dengan maksimal dalam menjaring orang-orang yang baru datang dari luar daerah maupun dari daerah yang terkontaminasi.

"Kita sudah putuskan bersama, karena melihat peningkatan kasus secara nasional meningkat signifikan, maka semua kabupaten/kota akan memberlakukan pemantauan pada semua orang yang baru datang dari daerah terpapar atau tidak, itu akan dipantau. Karena sekarang kita tidak bisa lagi harap dari thermoscan atau thermogun. Yang akan dilihat adalah pemantauan selama 14 setelah masuk di wilayah Maluku,"sambungnya.

Sementara terkait spesimen warga Bekasi yang sudah dikirimkan sejauh ini belum ada hasilnya karena masih antri.

Karena harus antri itu, lanjut Pontoh, dalam Rapat Terbatas yang dilakukan Gugud Tugas Covid-19 Provinsi Maluku, Walikota Ambon meminta agar Pemda Maluku memfasilitasi pembelian alat uji cepat virus covid-19 atau rapid test untuk bisa dibagikan ke daerah-daerah.

"Dalam rapat terbatas, Walikota meminta agar Pemda Maluku fasilitasi untuk pembelian alat untuk pemeriksaan rapid test (alat uji cepat virus corona), mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Presiden, bahwa itu akan didistribusikan ke semua daerah,"tandasnya. (KTR)