KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Meski sudah beberapa kali gembar gembor disampaikan Pemerintah Kota Ambon untuk menutup lokalisasi Tanjung Batu Merah di Ambon, nyatanya dampai saat ini belum juga dilakukan.

Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Nurhayati Jassin yang dikonfirmasi terkait hal ini mengakui lokalisasi Tanjung Batu Merah belum bisa dipastikan kapan tepatnya akan ditutup meskipun pihak Pemkot Ambon sudah siap sejak akhir tahun lalu.

Penyebabnya kata dia, anggaran pemberdayaan untuk para PSK lokalisasi Tanjung Batu Merah dari Kementerian Sosial belum ada.

Bahkan kata dia, penutupan lokalisasi itu juga bukan hanya sekedar main tutup saja, tetapi ada deklarasi yang harus dihadiri dan disaksikan oleh Kemensos. "Pemkot (Ambon) belum tutup karena uang pemberdayaan yang dari Kemensos belum ada. Penutupan lokalisasi bukan cuma tutup begitu saja, tapi ada deklarasi yang hrs dihadiri dan disaksikan oleh Kemensos. Kita Pemkot sudah siap dari akhir tahun,"jelasnya menjawab Kabar Timur Senin malam.

Sebelumnya kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Ambon Senin siang, dikatakan Nurhayati, untuk 52 PSK yang ada di lokalisasi Tanjung Batu Merah sesuai hasil verifikasi dari Kemensos pada November tahun lalu, akan diberikan biaya pemberdayaan sebesar Rp. 6 Juta perorang dari Kemensos dan akan dipulangkan ke daerah asal.

"Untuk PSK ada 52 yang siap dipulangkan dan diberikan biaya pemberdayaan Rp.6 Juta dengan rincian usaha ekonomi produktifnya 5 Juta, jaminan hidup 750 ribu dan uang transportasi lokal 250ribu dari Kemensos,"bebernya.

Anggaran pemberdayaan bagi PSK dari Kemensos ini nantinya akan disalurkan lewat Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelangi selaku lembaga pendamping yang ditunjuk. "Dari Pelangi baru transfer ke rekening masing-masing PSK. Saat ini anggarannya masih sementara proses (di Kemensos),"terangnya.

Tujuan diberikan biaya pemberdayaan itu sambungnya, agar para PSK ini mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik agar tidak terjun kembali ke dunia hitam. "Kalau yang berani kembali, maka akan berhadapan dengan hukum,"terangnya.

Sementara pihak Pemkot Ambon sendiri kata dia akan menanggung biaya pemulangan para PSK ke daerah asal. Yang mana rencananya para PSK ini akan dipulangkan dengan menggunakan pesawat terbang. "Jadi nanti didampingi Dinas Sosial karena kita harus serahkan ke Dinas Sosial Provinsi asal PSK,"ungkapnya.

Ditanyai kapan pastinya 52 PSK itu akan dipulangkan, Nurhayati belum bisa memastikannya. "Waktu pemulangan belum ada kepastian tanggal, karena sementara proses di Kemensos,"tandasnya. (RUZ)