KABARTIMURNEWS.COM,AMBON,- Kesungguhan Pemerintah Maluku maupun Pemda 11 kabupaten/kota dalam menindaklanjuti pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku masih sangat rendah.

"Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di Maluku belum serius dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK," kata Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin kepada Kabar Timur usai kegiatan workshop media di Ambon, Kamis (16/1)

Menurutnya, jika dipersentase secara keseluruhan, berarti hanya mencapai angka dibawah 75 persen. Ini menandakan bahwa memang tindak-lanjut oleh pemerintah belum sungguh-sungguh.

"Masih sangat rendah dan berada pada persentase dibawah 75 persen. Ya, pertanda belum sungguh-sungguh," tandasnya.

Dengan capaian ini, Abidin mengaku, pihaknya mencoba membangun dengan melakukan giat bersama seluruh kepala daerah maupun DPRD yang ada di Maluku.

BPK bersama kepala daerah 11 kabupaten/kota bersama DPRD mengikat komitmen untuk merubah kinerja sebelumnya. Artinya, setiap pemeriksaan BPK yang disetorkan harus ditindaklanjuti secara baik.

"Kita sudah komitmen untuk bagaimana meningkatkan peran kepala daerah dan DPRD dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK. Sehingga ke depan bisa lebih baik lagi," tutur dia.

Dari persentase ini, berapa jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan BPK pada tahun 2019, Abidin menyatakan, nilai uangnya berapa, dirinya belum mengetahui pasti. Tapi dalam persentase, masih sangat rendah.

"Nanti saya lihat data lagi dulu. Saya tidak tahu jelas berapa uang negara yang diselamatkan pada tahun 2019. Yang saya tahu, jika dipersentase itu masih sangat rendah," pungkasnya. (MG3)