Sekilas Info

Ijin Demo Cabul, Dekan FKIP Unpatti Larang HMI Masuk Kampus

Husen Toisuta/Kabartimurnews

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Teresia Laurens diduga melarang Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) masuk kampus.

Larangan itu disampaikan saat sejumlah pengurus HMI Komisariat FKIP memasukan surat pemberitahuan aksi demo untuk menuntut pemecatan terhadap sejumlah oknum dosen cabul dan pungli selama ini.

Aksi dilakukan belasan kader HMI Komisariat FKIP Unpatti. Unjuk rasa berlangsung di depan Kampus FKIP Unpatti Ambon, Kawasan Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat (22/11).

Demonstrasi diwarnai aksi pembakaran ban-ban bekas untuk mendesak Dekan FKIP Teresia Lourens mundur. Dia melarang HMI masuk kampus. HMI juga mendesak oknum cabul dan pungli dipecat.

Sejumlah alat peraga aksi seperti pamflet dibawa. Tulisannya “Kampus Bukan Tempat Prostitusi, Pecat Dosen Pungli, Kampus Bukan Pasar.” “Kampus Bukan Lahan untuk memperkaya Diri, pecat Dosen yang pungli, ini areal pendidikan bukan areal mancari.”

Mahasiswa menegaskan jika HMI bukan teroris. Sehingga dekan FKIP harus dicopot dari jabatannya. Sebuah keranda mayat "RIP Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan" juga mewarnai aksi yang berjalan damai tersebut.

"Antua larang HMI masuk kampus saat kami memasukan surat pemberitahuan aksi demo soal oknum cabul dan pungli. Yang dicabuli ini kader HMI," kata Risman kepada Kabar Timur.

Kepada wartawan, Ahmad Rumadaul, koordinator aksi mengaku telah terjadi perbuatan tak terpuji oleh sejumlah dosen. Indikasinya sudah berulang kali terjadi.

"EL diduga mencabuli seorang mahasiswi. Perbuatan itu terjadi saat korban hanya ingin mendapatkan nilai serta tanda tangan dosen tersebut," terangnya.

Selain cabul, praktek kotor seperti pungli juga terjadi. "Inilah saatnya dibongkar semua kebusukan aip oknum Dosen yang selama ini melakukan perbuatan cabul dan pungli," tegasnya.

Sementara itu, dekan FKIP Tresia Lourens menyampaikan semua yang terjadi baik pungli maupun cabul hingga kini tidak diketahui. Karena selama  ini tidak ada laporan resmi apapun kepada pihaknya.

"Kami tidak mempunyai wewenang apapun untuk memecat dosen atas tuntutan mahasiswa tersebut. Pemecatan harus lewat prosedur yakni dengan laporan surat resmi dari Dekan dan Rektor atas nama Fakultas yang di tujukan kepada Kemendikbud," ujarnya dihadapan pendemo.

Penjelasan dekan di hadapan massa HMI dinilai asal asalan. Dekan terkesan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dilakukan oknum-oknum dosen tersebut.

"Kami akan kembali dengan jumlah yang lebih besar serta akan menyurati PB HMI untuk dilanjutkan ke Kemendikbud di Jakarta," kata Rumadaul.

Risman menambahkan, pihaknya kini sedang berkoordinasi dengan Badan Koordinasi (Badko) HMI Maluku-Maluku Utara.

"Surat laporan polisi sedang kami siapkan. Kami saat ini masih koordinasi dengan Badko. Rencananya akan dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease," tutupnya. (CR1)

Penulis:

Baca Juga