Demo Tolak Kedatangan Presiden Dibubarkan Paksa

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Aksi unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Ambon, Maluku yang dilakukan belasan mahasiswa Universitas Pattimura Ambon, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melawan, dibubarkan paksa.

Belasan orang pendemo itu dibubarkan saat sedang berorasi di sekitar bundaran patung dr. J. Leimena, Poka, Ambon, Senin (28/10) sekira pukul 09.00 WIT.

Mereka dibubarkan aparat berpakaian preman, karena diduga tidak mengantongi ijin aksi unjuk rasa dari pihak kepolisian.

Pendemo yang dipimpin Hijrah, seorang wanita itu sempat melawan. Tapi mereka tetap diminta untuk membubarkan diri.

"Kami hendak mempertanyakan adakah jiwa kemanusiaan dalam diri presiden Jokowi? Kami kecewa terhadap presiden Jokowi karena baru akan turun hari ini sementara gempa yang terjadi sudah satu bulan lamanya," kata Hijrah dalam siaran pers pernyataan sikap aksi demo itu.

Pendemo juga membandingkan Jokowi dan salah satu artis nasional yaitu Nikita Mirzani. Pasalnya, Nikita diketahui sempat datang untuk melihat kondisi korban gempabumi.

"Nikita Mirzani sudah lebih duluan blusukan, kok Jokowi baru datang?," tanya pendemo dalam rilisnya tersebut.

Pendemo menilai bahwa Presiden Jokowi tidak punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat Maluku. Berkali-kali Jokowi datang ke Maluku sejak periode pertama menjadi Presiden tapi tidak memberikan dampak yang signifikan kepada provinsi Maluku.

"Karena hal ini terbukti dengan belum disahkannya UU Daerah Kepulauan dan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Kami menduga kuat ada ketakutan pempus untuk mengesahkan UU Daerah Kepulauan sebab jika diberlakukan setidak-tidaknya ada dana tambahan 5% yang digelontorkan untuk Maluku dari APBN," kata mereka.

Menurut pendemo, Maluku menjadi bagian integral dari wilayah NKRI. Dari sisi historis, Maluku juga pegang Parang dan Salawaku untuk mengusir penjajah. Menyelamatkan hasil alam dari cengkraman kolonialisme. Jong Ambon juga pernah mendeklarasikan diri dalam sumpah pemuda sebagai cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Kini rasanya Maluku juga dijajah oleh bangsanya sendiri.

Para pendemo dalam pernyataan sikap itu juga menyampaikan bahwa Maluku sengaja dimiskinkan, dengan SDM yang dimiliki. Diantaranya saat ini yang sedang menjadi sorotan yaitu masalah PI 10% dari pengelolaan Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Sebab, PI 10% ini hendak dibagi 5% dengan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami juga menolak Tambang emas Gunung Botak akan diambil alih oleh BUMN dan PT. bermasalah, demikian juga dengan harga komoditas cengkeh, pala dan kopra yang harganya tidak menguntungkan bagi petani," katanya.

"Jokowi jangan jadikan SDM Maluku sebagai sapi perah dan lahan garapan. Maluku tidak ingin menjadi pekerja di negeri sendiri. Jangan jadikan gunung botak seperti free port di Papua," pinta pendemo.

Melihat masalah di daerah ini, pendemo tetap akan membunyikan alarm demokrasi tepatnya di hari peringatan sumpah pemuda. Ada enam poin tuntutan yang disampaikan. Diantaranya;

1. Mendesak Presiden secepatnya merekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa.

2. Mendesak Presiden mengesahkan UU Daerah Kepulauan.

3. Mendesak Presiden merealisasikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

4. Menolak pembagian Participating Interest/PI 10% pengelolaan lapangan gas abadi Blok Masela dengan provinsi NTT.

5. Menolak pengelolaan tambang emas gunung botak oleh BUMN dan PT. Bermasalah.

6. Mendesak Presiden untuk meningkatkan harga komoditas cengkeh, pala dan kopra yang menguntungkan bagi petani.

"Panjang umur perlawanan," tulis pendemo melalui Hijrah, koordinator lapangan. (CR1)

Komentar

Loading...