Sekilas Info

Protes Wiranto, KKBMM: Hapus Maluku dari Peta Indonesia

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Pernyataan Menko Pulhukam Wiranto yang menyebutkan pengungsi gempa Maluku membebankan pemerintah, mendapat kecaman dan protes keras dari Badan Pengurus Pusat-Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) di Jakarta.

Melalui pernyataan sikap tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Dr. (Cand) Djamaludin Koedoboen dan Sekretaris Jenderal Semmy Miltov Luhukay, terdapat 5 poin kritis terhadap perkataan mantan Panglima ABRI tersebut.

Dari salinan pernyataan sikap KKBMM yang diterima Kabar Timur, Rabu (2/10), menyikapi pernyataan Wiranto, selaku Menko Polhukam RI, yang pada pokoknya menyatakan agar para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah.

1. Bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut tidak mencerminkan sebagai Pejabat Negara dan seorang Pembantu Presiden.

2. Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak Hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bpk Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru.

3. Bahwa sebaliknya ketika seperti sekarang ini masih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri dimana orang-orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong penuh haru, kasih, dan sayang, yang semestinya tidak Bpk cederai dan lecehkan.

4. Bahwa pernyataan Bpk ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan Negara, karena kami yang sedang tertimpa masalah telah menjadi biang masalah.

5. Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai beban dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku.

5 poin pernyataan sikap tersebut disampaikan guna mendapat respon dari pihak Pemerintah, cq Kemenko Polhukam Rl. (CR1)

Penulis: kabartimur
Editor: kabartimur

Baca Juga