Sekilas Info

Target Pendapatan Daerah Turun Rp30,26 Miliar

Foto: Antara

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Target pendapatan daerah yang direncanakan dalam kebijakan umum plafon sementara dan perubahan APBD tahun 2019 turun menjadi Rp3,17 triliun dari perkiraan pendapatan APBD murni 2019 sebesar Rp3,20 triliun atau turun Rp30,26 miliar.

“Perubahan komponen pendapatan daerah terdiri dari PAD turun menjadi Rp501,94 miliar dalam KUA PPAS perubahan APBD dari Rp532 miliar lebih, dana perimbangan pada kebijakan umum serta plafon anggaran sementara perubahan APBD 2019 tidak mengalami perubahan,” kata Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di Ambon, Rabu (4/9).

Penjelasan Wagub disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku tentang penyampaian rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2019 dipimpin ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae.

Selanjutnya untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah naik Rp586,88 miliar jika dibandingkan yang direncanakan dalam APBD murni 2019.

Pada bagian belanja direncanakan turun menjadi Rp3,18 triliun lebih rendah dari rencana semulai Rp3,31 triliun, dan kelompok belanja tidak langsung diperkirakan mengalami perubahan dari rencana semula sebesar Rp1,62 triliun menjadi Rp1,73 triliun.

Kemudian untuk belanja langsung diperkirakan turun menjadi Rp1,45 triliun lebih rendah dari rencana semula Rp1,58 triliun.

Dia mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Sebelum penyerahan rancangan APBD Perubahan, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menyerahkan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2019 kepada DPRD sebagai landasan penyusunan APBD Perubahan.

“Pada rapat paripurna DPRD yang terhormat ini, saya menyampaikan KUA PPAS APBD Perubahan Provinsi Maluku 2019 yang diharapkan dapat dibahas dan disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Orno.

Kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2019 terdiri atas gambaran kondisi ekonomi makro, termasuk perkembangan indikator ekonomi daerah. Dikatakan, asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk didalamnya laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya, terkait kondisi ekonomi daerah.

Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2019, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan, dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah serta strategi pencapaiannya.

“Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah, dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah,” tandas Orno.

Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD mencerminkan prioritas program dan kegiatan dan juga sasaran kinerja dari masing-masing program dan kegiatan menurut perangkat OPD yang didasarkan kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. (AN/KT)

Penulis:

Baca Juga