Sekilas Info

Pramuria Disekap, Cafe Platinum Eksploitasi Seksual

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Puluhan pekerja wanita alias pramuria di Cafe Platinum diduga disekap pihak manajemen. Terjadi eksploitasi seksual di dalam cafe yang berada di Dobo, Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru tersebut. 

Cafe Platinum diduga milik MA, salah satu Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Aru. Terdapat 21 orang pramuria dipekerjakan penuh tekanan di dalam cafe itu. Mereka berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

“Ada 21 perempuan usia belia yang berasal dari Sulawesi dan jawa sedang berjuang untuk lepas dari belenggu penjajahan dan perbudakan di balik pintu dan dinding Cafe. Sayangnya, kasus ini tak pernah tangani Kepolisian,” kata Ketua Lembaga Pegiat Perlindungan Perempuan dan Anak, Lusi Peilouw kepada wartawan di Ambon, Kamis (5/9). 

Lusi menyebutkan tindakan manajemen Cafe dari aspek sosial hingga kesehatan terhadap pekerja yang berusia termuda 19 tahun itu sangatlah tidak manusiawi. Mereka hanya dipekerjakan sesuai keinginan pengelola. 

“Satu hari makan satu kali. Kalau sakit dibiayai sendiri. Mereka ingin pulang, tapi kasihan disekap manjemen. Nah, ini yang kami dorong bersama untuk segera ditangani secara hukum, karena ini merupakan suatu kejahatan manusiawi,” ujarnya. 

Menurut Lusi, jika mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka yang saat ini dilakukan oleh pemilik atau pengelola cafe Platinum merupakan tindakan melawan hukum. 

Pengelola cafe, tambah dia, diduga telah melakukan TPPO. Dimana mereka melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. 

Sehingga dari situ, tambah dia, maka akan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

“UU TPPO dengan jelas pula mendefenisikan siapa itu korban, yakni seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, dan atau sosial yang diakibatkan TPPO. Teriakan penderitaan yang datang dari dalam cafe Platinum adalah teriakan para perempuan yang menjadi korban TPPO. Negara tidak bisa diam atau berlambat-lambat dalam menangani kasus ini,” tegasnya. 

Lusi mengungkapkan, pada tahun 2018 lalu, salah satu pramurianya berusaha lari karena dirinya tidak tahan dengan perlakuan penyiksaan yang dialaminya. Polres Aru, kata dia, harusnya bisa bertindak sigap dan cepat. 

“Tahun 2015 lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, yang ketika itu masih berbentuk Badan, telah menggagas terbentuknya Gugus Tugas TPPO di Provinsi Maluku. Namun, hingga kini, tidak pernah terlihat ataupun kedengaran eksistensinya. Rencana Aksi Daerah yang sudah pernah disusun bersama elemen masyarakat sipil pun entah di mana rimbanya,” tegasnya. 

Ia menduga, polisi mencoba bermain dalam persoalan ini. Mengingat, pemilik cafe dan pimpinan Polres Aru, sering ngopi bersama. Karena itu, dia berharap Polda Maluku segera mengambil langkah tegas. 

“Apa yang dilakukan cafe itu sudah masuk TPPO. Dan ini melakukan pelanggaran hukum dan polisi harus bekerja cepat. Pemilik dan Kapolres teman ngopi, jadi kami punya kecurigaan. Makanya teman-teman media harus mendorong. Kami berkeinginan kasus ini bisa membongkar kebobrokan di Dobo. Dalam waktu dekat juga kami akan buat surat ke Polda Maluku,” tandasnya. (CR1)

Penulis:

Baca Juga