Sekilas Info

Pemkab Diam, Warga SBB Ngadu ke Pemprov

Foto: IST

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Puluhan warga Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengadu ke Pemerintah Provinsi Maluku. Pendemo yang menamakan dirinya Aliansi Save Inamosol melakukan aksinya di Kota Ambon, Rabu (4/9).

Sejumlah persoalan mendasar di Kecamatan Inamosol seperti pendidikan, transportasi, komunikasi, kesejahteraan hingga akses jalan tidak pernah mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten SBB untuk dituntaskan.

Warga berunjuk rasa di kantor Gubernu, kantor Dinas PUPR dan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Pendemo mengungkapkan, sejak Indonesia merdeka hingga SBB dimekarkan menjadi kabupaten, di Kecamatan Inamosol tidak memiliki gedung SMP dan SMA. 

Transportasi darat maupun sarana jalan yang  tidak diperhatikan. Begitu juga komunikasi dan informasi belum dapat diakses warga. Kondisi itu menyebabkan kecamatan Inamosol tetap terpuruk dan masyarakatnya jauh dari kata sejahtera.

Pendemo meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku secepatnya membangun SMP dan SMA di Inamosol dan memberikan pelayanan pendidikan yang layak dengan menempatkan tenaga guru yang profesional. 

Demonstran mendesak Gubernur Murad Ismail mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, M. Saleh Thio yang dinilai gagal menjalankan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena minimnya sarana pendidikan di Inamosol.

Mereka meminta Dinas PUPR Maluku menyiapkan infrastruktur jalan yang memadai. Koordinator Lapangan, Erphan Tella mengaku masyarakat kecamatan Inamosol sangat kecewa dengan sikap diam Pemkab SBB terhadap berbagai persoalan di wilayah tersebut, meskipun telah disampaikan. “Kami menganggap Pemkab SBB tidak ada dalam bingkai Provinsi Maluku karena selama ini kami tidak diperhatikan,” ucap kepada wartawan  di kantor gubernur, kemarin.

Karena begitu kecewa, masyarakat Inamosol menolak menjadi bagian dari Kabupaten SBB. “Kami menolak adanya Kabupaten SBB yang melingkupi Inamosol. Karena cita-cita dari otonomi daerah, pelayanan publik merupakan kata kunci mensejahterakan daerah dan rakyatnya,” tegas Tella

Mereka meminta Gubernur merespon aspirasi yang disuarakan tersebut. “Gubernur harus segera melihat persoalan ini jangan pura-pura tidak tahu atas persoalan yang terjadi di kecamatan Inamosol. Kemerdekaan RI sudah 74 tahun, tapi pelayanan publik sangat buruk di Inamosol,” tandasnya. 

Plt Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat Kecamatan Inamosol. “Pernyataan (sikap) kita terima. Dan kami akan tindaklanjuti,” kata dia. 

Sementara itu, dihadapan pendemo di kantorya, Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu mengatakan, pembangunan jalan di Inamosol sudah diusulkan anggaranya dan diupayakan tahun 2020 sudah dikerjakan. Jalan-jalan yang rusak akibat bencana alam, juga sudah dilakukan koordinasi dengan BNPB. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga