Sekilas Info

Warga Luhu Boikot Pembangunan Tower

Kabartimurnews.com

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Tower yang dibangun di Gunung Malintang, Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), diboikot warga, Jumat (30/8). Bahkan, camp pekerja tiang telekomunikasi itu dirusak dan dibakar massa. 

“Dari tahun ke tahun kita masyarakat Negeri Luhu, siap membunuh demi tanah. Kita menolak pembangunan tower karena tidak ada transparansi mengenai persoalan jual beli dari Kepala Desa,” teriak koordinator aksi Jery Sunet di lokasi pembangunan, kemarin. 

Masyarakat dan pemuda Luhu, tambah Jery, tidak mempersoalkan luas tanah yang dijual. Namun yang diinginkan hanyalah keterbukaan terkait proses-proses pengadaan pembangunan tower tersebut.

Senada, Ibrahim Silouw, mengaku proses pengadaan hingga pembangunan tower banyak terdapat keganjalan. Bahkan dinilai telah keluar dari kesepakatan awal. Proses-proses pengadaan yang berjalan tidak secara terbuka ini harus dihentikan.

Aksi boikot yang kemarin, tambah dia, dilakukan agar pihak pemerintah dan badan saniri negeri secepatnya mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tanah tersebut.

“Untuk mencari keganjalan ini, maka kita boikot pembangunan tower. Biar bisa ditindaklajuti kembali oleh pemerintah negeri,” katanya. 

Ibrahim mengatakan, pemerintah maupun badan saniri negeri Luhu harusnya melakukan pertemuan untuk mendengar saran maupun pendapat dari masyarakat adat. Bukan sebaliknya memutuskan secara diam-diam. Sebab, lahan tersebut adalah tanah adat. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, tambah Ibrahim, pimpinan Network atau pihak kontraktor pembangunan tower mengaku telah ada kesepakatan hibah tanah dengan pemerintah negeri Luhu. 

“Pembangunan tower sebenarnya kita mendukung, tetapi kesepakatan yang diambil itu tidak sesuai. Harusnya setiap keputusan yang mau diambil ada kesepakatan dari masyarakat negeri,” sesalnya. 

Disisi lain, tambah Ibrahim, sebagaimana informasi yang mereka terima, bahwa Pejabat Negeri Luhu yang sebelumnya mengaku bahwa uang yang diberikan pihak sebesar Rp25 juta. Namun kenyataannya, saat pertemuan dengan pimpinan Network, mereka mengaku yang diberikan kepada pemerintah negeri sebesar Rp30 juta. “Kita juga butuh trasparansi terkait ini,” pungkasnya.(CR1)

Penulis:

Baca Juga