Malra Urutan ke-14 Zona Hijau Pencegahan Korupsi Nasional
KABARTIMURNEWS.COM, LANGGUR - Maluku Tenggara (Malra), kembali mengukir prestasi, setelah sebelumnya mendapat Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Prestasi terbaru, Kabupaten yang dipimpin Muhammad Thaher Hanubun ini, masuk urutan ke-14 zona hijau pencegahan korupsi dari 542 Pemerintah Daerah se-Indonesia, yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Data Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan), KPK menyebutkan, Kabupaten Malra meraih nilai skorsing 73 persen, dari delapan area yang menjadi penilaian, diantaranya: Perencanaan dan Penganggaran APBD nilai 89 persen, Pengadaan Barang dan Jasa nilai 85 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu nilai skoring 90 persen.
Selanjutnya, untuk Kapabilitas APIP nilai 52 persen, Manajemen ASN nilai 61 persen, Tata Kelola Dana Desa nilai 23 persen, Manajemen Aset Daerah nilai 56 persen, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah nilai 100 persen.
Sementara untuk regional dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku, Kabupaten Malra bertengger diurutan pertama. “Dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku, Kabupaten Malra berada diurutan pertama,” tulis laporan Tim Korsupgah KPK itu.
Masuknya Kabupaten Malra diurutan ke-14 secara Nasional “zona hijau” pencegahan korupsi yang dirilis KPK, menjadi kebanggan tersendiri. Bagimana tidak, Malra yang secara geografis terletak diujung Tenggara, Kepulauan Maluku, nun jauh dari Pemerintahan, baik Provinsi Maluku maupun Jakarta (Pemerintahan Pusat), mampu masuk 14 besar se-Indonesia.
Bupati Malra, Mumahad Thaher Hanubun kepada Kabar Timur menyatakan, progres prestasi yang dicapai akan menjadi spirit bagi Pemkab Malra untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dalam pencegahan korupsi.
“Kita akan terus perbaiki sistem tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi. Dan, saya akan jadi Pemkab Malra bebas dari tindak pidana korupsi. Karena itu, semua akan kita perbaiki kedepan agar bisa bersaing dan sejajar dengan daerah-daerah lain,” kata Hanubun. (KIE)
Komentar