KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Maluku merupakan salah satu provinsi yang cukup potensial dalam mengembangkan industri pengolahan kelapa. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong sektor industri pengolahan produk perkebunan di Maluku. 

“Selain karena potensi alamnya yang melimpah, produk industri kita harus berbasis bahan baku dalam negeri dengan kualitas yang mampu kompetitif di pasar ekspor,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih saat membuka workshop pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kelapa Terpadu di Hotel Santika, Ambon, Selasa, (27/8). Pembukaan workshop itu juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury. 

Pengembangan industri pengolahan kelapa yang dimaksud Gita adalah melalui program pengembangan IKM Kelapa Terpadu.

Gati menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan Pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Maluku ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah komoditi kelapa melalui diversifikasi produk olahan kelapa maupun pengolahan produk sampingannya. Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku agribisnis kelapa mulai dari sektor hulu sampai hilir.

Pengembangan IKM Kelapa Terpadu ini terdiri dari tiga kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis dan fasilitasi mesin/peralatan, yaitu workshop pengembangan IKM kelapa terpadu, diversifikasi produk turunan kelapa, produki arang tempurung kelapa. 

Kemenperin mencatat, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia di atas Filipina, India, Srilanka, Brazil. 

Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2017 kelapa menempati areal seluas 3,65 juta hektare atau 14,58 persen dari 25,05 juta hektare total areal perkebunan di Indonesia, dengan total produksi tanaman kelapa sebesar 2.87 juta ton. 

Berdasarkan data Asian and Pasific Coconut Community tahun 2018, jumlah petani terlibat dalam agribisnis kelapa sebanyak 5,09 juta rumah tangga.

Sebelum Maluku, program ini sudah dijalankan di Provinsi Gorontalo, Riau dan Sulawesi Utara. 

Gita berharap dengan adanya pengembangan Kelapa Terpadu ini, pelaku IKM tidak hanya terfokus sebatas mengambil kopra. Apalagi tidak dipungkirinya, menaikkan harga kopra agak susah. 

“Harganya (kopra) itu bukan hanya berdasarkan suplay demand saja, tetapi juga dikendalikan dari luar. Itu jadi masalah. Tapi kalau kita berikan pelatihan lain, teman-teman (IKM) tidak tergantung dari kopra saja,” tuturnya.

Pada kegiatan tersebut Kemenperin juga menyerahkan bantuan peralatan pengolahan kelapa kepada IKM kabupaten Maluku Tengah. “Bantuan ini jangan dijual tetapi dipergunakan,” kata Gita mengingatkan. (RUZ)