KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Kerusakan jembatan Waikaka di Desa Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, akibat banjir, Juni 2019 lalu tidak hanya memutuskan akses darat di Pulau Seram.

Kemiringan jembatan Waikaka dijadikan peluang bagi warga setempat untuk memungut rupiah alias pungutan liar (Pungli). Sudah dua bulan, praktik Pungli kian marak dan sengaja dibiarkan oleh pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten SBB.

Kesal dan tak tahan menjadi korban Pungli, puluhan pengemudi truk maupun bus lintas Pulau Ambon-Seram mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku, Kota Ambon. Mereka mengeluhkan pembiaran terhadap Pungli. 

“Kedatangan kami ingin menyampaikan keluhan kepada para wakil rakyat karena ada praktik pungli yang dilakukan oknum-oknum tertentu,” ungkap perwakilan sopir truk trans Ambon-Seram, Toton di Ambon, Jumat (23/8).

Meskipun salah satu ujung jembatannya sudah miring akibat tiang tengah penyangga jembatan roboh, namun kendaraan roda empat tetap nekat melintasi jembatan pada malam hari. Alasanya jembatan yang miring hanya antara tiga hinggga enam meter sehingga masih bisa dilalui.

Namun bagi mobil yang melintasi jembatan Waikaka, tidak gratis. Setiap mobil ditarik Pungli yang besarnya bervariasi antara Rp100 ribu hingga Rp500.000. Seringnya dipalak membuat sopir trans Ambon-Seram “menderita”. Ulis Rahakbauw mengaku trauma melintasi jalan trans Seram, terutama di Jembatan Waikaka.

“Beberapa waku lalu saya membawa truk berisikan enam ton ikan segar menuju Ambon, dan saat melintasi jembatan ditagih Rp250.000 di salah satu ujung jembatan dan saat tiba di sebelahnya, ditagih lagi Rp250.000 jadi total Rp500.000,” kata Ulis.

Sopir yang menjadi korban Pungli hanya pasrah tidak mampu berbuat apa-apa karena takut dipukul oknum warga setempat. “Kalau sudah membayar pungli seperti ini, lalu berapa rupiah lagi yang harus dibawa pulang untuk menghidupi keluarga kami?,” keluh Ulis.

Sejak dua bulan lalu, kawasan di jembatan Waikaka menjadi terminal dadakan. Lantaran tidak bisa dilintasi roda empat pada siang hari, penumpang tujuan Ambon dari Malteng atau SBT harus berjalan kaki melintasi jembatan dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil atau bus yang mangkal di dekat jembatan Waikaka. Hanya kendaraan roda dua dan pejalan kaki yang diperbolehkan melintasi jembatan besi tersebut. 

Setiap mobil yang mangkal di kawasan jembatan Waikaka juga dipungut “upeti”. Mobil yang mangkal di terminal dadakan itu menurunkan atau mengakut penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Ambon maupun wilayah Kabupaten Maluku Tengah atau Kabupaten Seram Bagian Timur. Mereka mendesak pemerintah melalui instansi terkait memperbaiki kerusakan jembatan Waikaka.  

TAMBAH FERI

Para sopir juga mengeluhkan hanya satu kapal feri yang melayani penyeberangan dari dermaga Hunimua, Pulau Ambon menuju Kota Masohi, Maluku Tengah.

Akibatnya untuk mendapatkan jatah naik ke kapal feri, mereka harus antre dan menunggu antara tiga sampai empat hari. Mereka berharap armada penyeberangan ditambah agar antrian tidak membutuhkan waktu berhari-hari. “Hanya satu feri yang beroperasi, barang yang diantarkan ke tujuan jadi terlambat, bahkan bisa mengalami kerusakan, khususnya untuk jenis bahan makanan,” kata Toton, sopir trun trans Ambon-Seram.

Sempat kecewa, tidak satu pun anggota Komisi C berada di DPRD Maluku karena  masih melakukan peninjauan pembangunan bendungan Waeapu di Pulau Buru, puluhan sopir yang membawa mobil truk dan bus ini menuju rumah dinas Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw. 

Richard Rahakbauw yang menerima puluhan sopir lintas Ambon-Seram di rumahnya menghubungi Ketua Komisi C, Anos Yermias untuk mengagendakan pemanggilan Dinas Perhubungan maupun PT. ASDP dan instansi terkait membahas persoalan pungli ini.

“Yang menjadi keluhan adalah terbatasnya kapal feri sehingga mobil truk antri berhari-hari hingga aksi pungli yang terjadi di Jembatan Waikaka. Awal pekan depan diagendakan pemanggilan instansi terkait untuk mencari solusi,” ujarnya.

Dia memastikan, Selasa (27/8) digelar rapat  untuk membahas menyikapi aspirasi puluhan sopir tersebut. “Dewan akan mendengar jawaban instansi terkait soal penambahan armada fery dan jembatan Waikaka. Kita juga akan bahas pungli yang terjadi di sana. Siapa yang menyuruh mereka melakukan Pungli, itu jelas sudah melanggar aturan,” tegas politikus Golkar ini. (RUZ)