KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan akan meminta tambahan kapal jenis roro kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Hal ini menyusul telah diberikannya satu unit kapal roro KMP Bahtera Nusantera II oleh Kemenhub kepada Pemda Maluku, beberapa waktu lalu.

“Saya minta satu lagi, kalau bisa dikasih lima, Alhamdulillah. Tapi kalau dua saja saya rasa sudah bisa,” kata Murad dalam sambutannya pada pengukuhan Widya Pratiwi sebagai Bunda Paud Provinsi Maluku dan pengukuhan Bunda Paud kabupaten/kota di Swissbel Hotel, Ambon, Rabu (21/8).

Untuk kapal roro berbobot 1.500 GT, bantuan Kemenhub itu akan melayani rute  Tenggara Maluku dari Pulau Ambon. “Rutenya wilayah tenggara sampai Aru, MBD balik lagi ke Ambon,” sebut dia. 

Dengan rute itu, kata dia, kendaraan roda empat bisa diangkut dari Ambon, tidak lagi melalui Surabaya, Jawa Timur.

Agar akses transportasi laut semakin lancar antarpulau, Murad akan berusaha untuk mendapatkan tambahan kapal berbobot yang sama untuk dipakai di Maluku. “Saya berusaha minimal ada dua. Satu sampai di sana (tenggara) satu sampai di Ambon,” kata mantan Kapolda Maluku ini.

PENGELOLAAN ADD

Murad juga menyentil banyaknya kepala desa di Maluku yang harus berhadapan dengan hukum karena bermasalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). maupun Dana Desa (DD). 

Hal ini menurut dia, akibat tidak adanya pendampingan dari Polri. Padahal kata Murad, Kapolri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendatangani MoU untuk pendampingan penggunaan ADD di Jakarta. “Yang awasi kepolisian. Saya sampai disini saya lihat polisi tidak dampingi kepala desa sehingga banyak yang menyalahgunakan ADD maupun Dana Desa,” ujar Murad.

Untuk mencegah praktik korupsi pengelolaan DD-ADD, Murad bakal memanggil bupati/walikota untuk rapat bersama untuk mengetahui permasalahan apa yang perlu ditangani bersama. (RUZ)