KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Komisi C DPRD Maluku, kembali melakukan peninjauan terhadap infrastruktur, yang bermasalah. Kali ini, komisi yang membidangi infrastruktur itu mengunjungi bendungan Waiapo, Kabupaten Buru, Rabu hari ini.

Sebelumnya, Komisi C melihat langsung pembangunan jembatan Wailau, di Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah dan jembatan Waikaka di Desa Tala, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten SBB.’’Setelah kita periksa jembatan di pulau Seram, besok (hari ini) komisi C ke Waiapo. Kita lihat dari dekat pembangunan bendungan Waiapo,’’kata Anos Yeremias, Ketua Komisi C DPRD Maluku,  kepada  sejumlah wartawan, kemarin

Disana, kata dia, pihaknya akan melihat secara dekat progres pembangunan bendungan Wiapo, yang didanai APBN dengan nilai Rp 2 triliun lebih.’’Kita kunjungi program yang dibangun Pempus dan Pemda dalam rangka bangun daerah. Tentu sebagai mitra kita dukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,’’jelasnya.

Soal lahan  di lokasi bendungn Wiapo, yang dipersoalkan, dia mengaku,   hak rakyat tidak dikesampingkan. ‘’Kalau hak rakyat tentu diperjuangkan. Memang persoalan lahan sering dikeluhkan dan menjadi perhatian serius  Kementrian PUPR. Pemda Buru mesti proaktif, membantu mendorong program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,’’harapnya.

Apalagi, ingat dia, bendungan Waiapo, dibangun untuk mensukseskan program lumbung padi atau panandi Maluku, khususnya di pulau Buru. ‘’Kita turun langsung agar kendala yang dihadapi cepat diselesaikan,’’tandasnya.

Tak hanya itu, setelah dari Buru, komisi C berencana meninjau salah satu proyek infrastruktur di Pulau Haruku.’’Kita setelah kembali dari Buru, kita ke Desa Pelau. disana ada proyek yang dikerjakan sudah lama, tapi belum selesai. Itu pekerjaan lama,’’terangnya.

Disisi lain, politisi Golkar dari dapil KKT-MBD ini juga menegaskan, pihaknya terus meningkatkan intensitas kunjungan ke daerah melihat langsung pembangunan infrastruktur.’’Periodisasi dewan itu hingga 16 September 2019. Nah, sebelum berakhir kita terus bergerak melakukan fungsi pengawasan,’’pungkasnya. (KTM)