KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Dari 198 desa di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), hanya sekitar 50 desa yang dicairkan dana desa (DD) tahap pertama tahun 2019.

“Itu pun sebagian (dari 50 desa) baru dicairkan separuh dari nominal yang harus dicairkan. Padahal proses sekarang harusnya sudah pencairan tahap II. Ini yang disayangkan,” kata Anggota DPRD Provinsi Maluku, Costansius Koltfeka di Ambon, Selasa (20/8). 

Dia mengaku geram setelah mengetahui DD untuk ratusan desa di kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa belum juga dicairkan. Padahal, pencairan DD ke desa-desa seharusnya sudah masuk pada semester kedua.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) SBT harus bertanggungjawab atas persoalan ini. Sebab, keterlambatan pencairan berada di Dinas PMD. Sesuai laporan, Dinas PMD SBT membuat kekeliruan pada rekomendasi laporan pertanggung jawaban (LPJ) desa penggunaan anggaran.

“Kesalahannya karena rekomendasi yang diserahkan Dinas PMD ke Bagian Keuangan Pemkab SBT digabung antara rekomendasi tahun 2018 dan 2019,” ungkap anggota parlemen daerah pemilihan SBT ini. 

Padahal rekomendasi ini harus dipisahkan sehingga proses pembayaran sesuai dengan anggaran per tahun. “Yang sekarang ini, pembayaran di tahun 2019 pakai DD silpa 2018. Akibat penggabungan itu Bagian Keuangan mengembalikan rekomendasi. Ironisnya, rekomendasi yang dikembalikan belum diperbaiki Dinas PMD SBT,” tandasnya.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, keterlambatan pencairan DD sangat berpengaruh pada pembangunan di desa yang tentunya juga berimbas pada kesejahtraan masyarakat. Dan jika pada waktu pencairan tapi DD tidak dikelola, konsekuensinya dana tersebut akan dibekukan dan dikembalikan ke kas negara.

“Permasalahannya jika tidak dikelola maka uang dikembalikan ke kas negara. Untuk itu sangat diharapkan DD ini dimanfaatkan sebaik mungkin dengan waktu seefesien dan seefektif mungkin untuk pembangunan desa di SBT. Karena tidak bisa mengandalkan APBD SBT. APBD SBT tidak bisa menghandel seluruh kebutuhan pembangunan di SBT. Dengan adanya DD ini, tentu turut membantu pembangunan di desa,” tegas Koltfeka.

Dia berharap, Dinas PMD segera memperbaiki rekomendasi dari Bagian Keuangan agar DD untuk ratusan desa di SBT bisa dikuncurkan ke masing-masing desa yang berhak menerimanya. “Persoalan ini jangan dibiarkan menggantung karena akan berpengaruh pada kesejahtaraan masyarakat di desa,” katanya. (MG3)