AMBON - Pemerintah Daerah Provinsi Maluku masih melakukan kajian menentukan rute pengoperasian kapal fery Bahtera Nusantara 2 yang memiliki bobot 1.500 GT bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI.

Apalagi, kapal fery tersebut menjadi kapal fery dengan ukuran terbesar yang pernah diperoleh Pemda Maluku. “Rute sementara diskusikan, karena memang cukup besar ferrinya,”ungkap Kepala Dinas perhubungan Maluku, Johanes Frans Papilaya kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (9/8).

Diakuinya, dengan menilik kondisi geografis Maluku, kapal fery tersebut dibutuhkan untuk semua wilayah. Hanya saja, melalui kajian barulah ditetapkan rute mana yang bakal ditetapkan agar tidak mubazir dalam pengoperasiannya.

“Semua lokasi (membutuhkan) karena kita perairan, semua tempat membutuhkan, tapi kita akan lihat, kira-kira mana yang paling membutuhkan untuk prioritas, supaya saat dioperasikan tidak mubazir, kita akan mengkaji dengan baik,”sambungnya.

Maka dari itu, Papilaya mengaku Pemda Maluku tidak bisa cepat-cepat memutuskan rutenya.”Tidak bisa cepat-cepat sampaikan(tentukan rute),”ujarnya.

Disamping mengkaji rute, kata Papilaya, pihaknya akan mendorong Pemda Maluku melalui Gubernur agar kapal fery Bahtera Nusantara 2 itu harus dikelola BUMD, yakni PD. Panca Karya. “Kami menyarankan pengelola di BUMD, Panca Karya, supaya ferri tidak dikelola pihak lain. Maka dari itu kita sudah berkoordinasi dengan PD. Panca Karya untuk siapkan baik itu sumber dayanya maupun hal-hal lainnya,”tandasnya.

Disamping kapal fery berbobot 1.500 GT, dijelaskannya, Maluku bakal memperoleh bantuan kapal fery lagi dengan ukuran yang lebih kecil untuk rute Pulau Seram yang direncanakan terealisasi pada 2020 mendatang. (RUZ)