AMBON–Pemerintah Pusat memberikan bantuan satu unit kapal fery jenis roro kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Kapal roro diberi nama KMP Bahtera Nusantara 02 memiliki bobot 1500 GT (gross tonnage).  Moda transportasi laut itu telah diluncurkan pengapungannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/8). 

Plt. Dirut PD Panca Karya, Rusdy Ambon menjelaskan, kapal roro tersebut akan melayani angkutan penyeberangan di Provinsi Maluku. “Dalam waktu dekat setelah diluncurkan dan di uji coba hari ini (kemarin), KMP Bahtera Nusantara 02 dapat langsung diserahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera melayari angkutan penyeberangan di Maluku,” kata Rusdy di Ambon, kemarin.

Sebelumnya, saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2017 di Kota Ambon, Presiden RI Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Maluku. Saat itu, Jokowi juga meresmikan dua kapal; KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku. Kedua kapal fery ini masing-masing berkapasitas 500 GT. Tanjung Sole melayari Namlea-Manipa-Waesala. Sementara Lelemuku melayari Saumlaki-Adaut-Letwurung.  

“Saat peresmian itu, Pak Presiden melihat kondisi Maluku masih membutuhkan kapal yang lebih besar. Beliau berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar diprogramkan,” ungkap Rusdy.

Pembuatan KMP Bahtera Nusantara 02 di galangan kapal milik PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, Surabaya itu kini telah rampung dan diluncurkan pengapungannya untuk dapat diuji-coba pelayarannya. Rusdy mengatakan, percepatan realisasi program bantuan kapal ini terlaksana atas koordinasi Gubernur Maluku Murad Ismail dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.

“Peluncuran ini terlaksana hasil koordinasi Pak Gubernur yang bertemu Pak Menteri Perhubungan, sehingga ditindaklanjuti sesuai dengan program 100 hari kerja beliau di Dinas Perhubungan Maluku,” kata dia.

Rusdy menjelaskan, luas wilayah perairan Maluku yang sangat besar ini membuat kehadiran KMP Bahtera Nusantara 02 sangat strategis. Pemprov Maluku akan melihat lagi daerah-daerah yang sangat membutuhkan kehadiran untuk menentukan rute pelayaran KMP Bahtera Nusantara 02.

Pengelolan KMP Bahtera Nusantara 02 akan ditangani perusahaan daerah. “Untuk kepastian pengelolaannya, masih menunggu arahan dan petunjuk Pak gubernur,” ujar Rusdy.  

Rusdy berharap, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan tetap memperhatikan kebutuhan kapal di Maluku untuk mendukung akses transportasi laut antardaerah. (KT)