KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Kejahatan perikanan nasional yang dilakukan pengusaha kelas kakap di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru bukan baru ada di era Presiden Joko Widodo.

Sejak dulu, wilayah laut Aru sudah menjadi incaran para mafia ikan. Namun, ketegasan pemerintah terkait persoalan tersebut masih cukup minim.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Temmy Oersepuny. Oersepuny mengaku, laut Aru bila dilihat pada malam hari sudah persis dengan Kota Hongkong. Ada ratusan kapal ikan maupun cumi yang beraktivitas menangkap hasil laut di Aru.

“Kalau kita duduk malam hari di sekitar wilayah Batu Goyang di Aru, kita akan melihat ratusan kapal parkir dan menangkap ikan. Cahaya lampu dari ratusan kapal ini begitu terang hingga menjadikan laut Aru persis Kota Hongkong,” kata Oersepuny kepada Kabar Timur di gedung DPRD Maluku, Selasa (30/7).

Dia mengatakan, penangkapan ikan oleh ratusan kapal itu, tentunya telah merugikan masyarakat Aru. Kerugian ini bukan saja pendapatan daerah, tapi juga merugikan masyarakat yang kesehariannya beraktivitas sebagai nelayan.

“Sekarang nelayan di sana mengeluh karena mereka tidak bisa bersaing dengan ratusan kapal yang diketahui memiliki alat penangkapan ikan yang lebih berkualitas,” ujar politikus daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru ini.

Dia meminta pemerintah maupun DPRD Aru memperjuangkan masalah ini. Jika tidak, akan mengalami nasib serupa seperti dikatakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Alex Retraubun bahwa Maluku punya ikan tapi orang lain yang punya nama.

“Saya sepakat dengan Pak Alex Retraubun. Kok kita punya ikan tapi orang lain yang punya nama. Padahal, yang diekspor ke negara Thailand itu adalah hasil tangkapan dari laut Maluku,” tandasnya.

Untuk itu, politisi Partai Hanura itu meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius Pemda maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Rakyat Aru dan umumnya Maluku harus menikmati hasil alam yang ada di Maluku. Bukan pengusaha kelas kakap yang kemudian memanjakan negara lain dengan hasil alam dari Maluku.

“Saya sebagai wakil rakyat Dapil Aru tetap berjuang untuk masalah ini. Saya juga minta agar pemda maupun DPRD Aru melakukan hal yang sama. Harus didata lengkap. Berapa PAD dari hasil perikanan untuk kabupaten maupun provinsi,” pungkas Oersepuny. (MG3)