KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pembangunan mega proyek senilai Rp 2,223 triliun itu terhenti. Tak ada kejelasan apa yang sebetulnya terjadi di pembangunan bendungan Waiapu di Kabupaten Buru sehingga pekerjaannya mangkrak.

Terkuak kabar Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku belum merealisasikan sejumlah kesepakatan dengan masyarakat adat. Salah satu tokoh masyarakat adat dataran Waiapu, Samy Latbual mengaku, ada sejumlah kesepakatan yang belum direalisasikan oleh BWS Maluku. Dari sejumlah item yang telah disepakati antara BWS dan pemilik lahan, baru satu item yang direalisasikan. Yaitu pembangunan rumah adat bagi masyarakat adat.

Sedang pembangunan asrama mahasiswa untuk masyarakat adat Kabupaten Buru di Kota Ambon dan pemberian insentif terhadap tokoh-tokoh adat ini yang belum direalisasikan.

Dan tentu saja, kata Latbual, kewajiban utama BWS, yakni menyelesaikan kompensasi biaya pembebasan lahan terhadap warga yang lahannya digunakan untuk proyek bendungan Waiapu.

Terkait asrama mahasiswa Kepala BWS Maluku Hariyono Utomo sendiri menyepakati hal itu. Ketika menyatakan kesediaan BWS membangun asrama tersebut, Haryono mengaku akan berkoordinasi dengan Pemprov maluku.

“Tapi sampai sekarang ini juga belum ada jawaban pasti dari kepala BWS Maluku itu,” kata Latbual di Ambon, Sabtu (27/7) lalu.

Bendungan Waiapu bakal menghabiskan lahan seluas 422 hektar milik masyarakat adat di dataran Waiapu Kecamatan Waiapu, Kabupaten Buru.  Proyek multi years hingga tahun 2022 ini menelan dana senilai  Rp 2,223 triliun.

Masyarakat adat mengaku jika proyek dimaksud bermanfaat untuk masyakat, tapi dari sisi administratif tentu saja setiap proyek memiliki banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Termasuk tanggungjawab lingkungan maupun lingkungan seperti dimintakan di dalam dokumen Amdal.

Kepala BWS Maluku, Hariono Utomo terkesan cuci tangan, saat dimintai penjelasan. Dia meminta persoalan tersebut ditanyakan langsung ke pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, Jackson Tehupuring. “Silakan hubungi pak Jackson saja (PPK),” jawab Utomo melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, kemarin.

Kemudian Jackson Tehupuring saat dihubungi berdalih sedang melakukan ibadah. “Beta mau ibadah jadi nanti besok baru saya jelaskan ya,” terang dia mengakhiri panggilan  telepon,  kemarin.

Mega proyek Bendung Waiapu merupakan proyek strategis nasional yang proses pengerjaannya konstruksinya hingga tahun 2022.

Pembangunan bendungan yang dicanangkan  Presiden RI Joko Widodo itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi pada 12 Februari 2019 lalu di lokasi proyek tersebut.

Proyek Waiapu terdiri dari tiga paket dengan total Rp 2,223 triliun. Terdiri dari pembangunan fisik, meliputi paket 1 dengan kontraktor Pembangunan Peruhaman, PT Adhi Karya (KSO) Rp 1,609 triliun, paket 2 kontraktor PT. Hutama Karya, PT. Jasa Konstruksi (KSO) senilai Rp 1,103 triliun dan kontrak paket supervise senilai Rp 74 miliar dengan PT. Indra Karya. (KTA)