Sekilas Info

Soal Perombakan, Rumra : Kita Berpikir Positif

Istimewah

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Keputusan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, melakukan perombakan birokrasi, terus disikapi para anggota DPRD Maluku. Mereka menilai, perombakan dilakukan untuk menata birokrasi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, perombakan birokrasi merupakan hal biasa dalam pemerintahan.’’ Jangan jadikan sebagai satu ukuran roda birokrasi pemerintahan ini bakal buruk. Berilah kesempatan dan berfikir positif bahwasanya Maluku bisa lebih baik kedepan,’’kata Rumra kepada Kabar Timur, kemarin.

Menurut dia, kabinet baru dengan wajah lama dan  kebijakan lainnya yang dilakukan Gubernur Maluku, tidak  dijadikan ukuran pemerintahan ini buruk. “Mari berprasangka positif. Sebab ini juga baru memulai. Kita bisa lihat kinerja pak Murad-Orno baik atau tidak, nanti ditahun 2020 hingga 2024 mendarang,” jelasnya.

Dia mengatakan, proses perombakan  yang dilakukan Gubernur  untuk mengisi jabatan hal biasa dalam birokrasi. Sebab,kata dia, mutasi dari kedudukan satu ke kedudukan lainnya itu sebagai bentuk penyegaran di lingkup birokrasi. “Itu hal biasa meski ditempati wajah lama. Nanti tahun berikutnya baru kita lihat, apakah ada perubahan dari proses mutasi itu atau tidak,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perombakan birokrasi yang dilakukan  hanya bongkar pasang atau pindah dari satu ke yang lain. ‘’Beda kalau jabatan strategis kosong maka akan diberlakukan lelang jabatan.  Kemarin yang dilantik di kantor gubernur Maluku itu hanya rolling jabatan. Beda kalau ada kursi jabatan yang kosong barulah dilakukan lelang jabatan,” paparnya.

Dia mencontohkan, seperti jabatan Sekda Maluku atau Kepala Bappeda nanti. Menurut dia,  masa jabatan Sekda Hamin Bin Thahir selesai, maka akan dilakukan lelang jabatan. ‘’Bukan rolling seperti kabinet yang dibentuk beberapa waktu lalu,’’ingatnya.

wakil rakyat asal Malra, Tual, dan Aru ini berharap, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang  dilantik harus bisa melakukan lompatan-lompatan dan mampu menjabarkan visi-misi Gunernur-Wakil Gubernur Maluku, Murad-Abas.”Ya semoga saja OPD yang sudah dilantik itu bisa melakukan lompatan-lompatan dan menjabarkan visi-misi pak Murad-Orno, sehingga Maluku kedepan lebih baik lagi,” harap anggota Komisi A DPRD Maluku itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur, Barnabas Orno merombak birokrasi masih setengah hati.

Tidak terlihat kejutan besar dalam struktur “kabinet”  pasangan dengan slogan Maluku baru ini.  Belum terlihat penyegaran atau peremajaan wajah birokrasi. Buktinya, perombakan birokrasi di Pemerintah Provinsi Maluku masih didominasi wajah lama.  

10 pejabat eselon II resmi dirotasi. Pelantikan dan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama ini berlangsung di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (23/7). 

Perombakan birokrasi ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 114 Tahun 2019 Tertanggal 22 Juli 2019. Martha Nanlohy, mantan Kepala Dinas ESDM Maluku digeser sebagai Kepala Kesbangpol. 

Posisi Kepala Dinas ESDM dijabat Fauzan Khatib yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maluku. Posisi yang ditinggalkan Khatib, diisi oleh Syuryadi Sabirin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Maluku. 

Habiba Saimima, mantan Kepala Dinas Pariwisata menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali dijabat Zulkifli Anwar yang sebelumnya mengisi posisi yang sama pada masa kepemimpinan Gubernur Said Assagaff. 

Lutfi Rumbia yang digantikan Zulkifli digeser sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.  Kasrul Selang yang sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan menggantikan Zulkifli Anwar.  

Justini Pawa, mantan Direktur RSUD Dr. Haulussy menempati jabatan baru sebagai Kepala Biro Perekonomian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kini dijabat Ronny Tairas. Sedangkan Poppy Bachmid menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Bachmid sebelumnya Kepala KORPRI Maluku.

Gubernur Murad Ismail mengatakan pergantian di tubuh birokrasi Pemprov Maluku dibawah kepemimpinannya melalui proses assesment sehingga mendapatkan hasil yang baik. “Kita cek betul, kan ada assesment, tidak semua kita masukin, hanya yang lulus dengan hasil yang baik. Kita pelan-pelan (rombak birokrasi),” jelasnya. 

Dia memastikan tidak ada istilah anak tiri dalam tubuh birokrasi yang dipimpinnya. “Tidak ada anak tiri, jangan kalian pikir saya tidak suka dengan yang ini yang ini, tidak. Semua sudah saya maafin. Dulu-dulu lawan kita semua sudah kita maafin. Jadi pemimpin itu jangan telinga tipis, jangan terburu-buru dalam menentukan sikap, mengambil kebijakan itu jangan terburu-buru tapi harus betul kita bijak. Pemimpin itu harus punya karakter dan strategi,” kata Murad. 

Dalam menentukan posisi pejabat teras Pemprov Maluku, kata Murad, kerap memanggil mereka untuk berbincang dan diberi arahan dalam menjalankan tugas. “Saya panggil, saya suruh bikin begini, nggak jalan-jalan. Setiap tiga bulan saya akan progres semua OPD saya , karena semua pekerjaan kita untuk masyarakat, bukan untuk saya, keluarga saya maupun kelompok saya,” sebutnya.

Menurutnya, pejabat yang posisinya diganti pun diganti dengan posisi jabatan lainnya. “Beberapa yang kita gantikan, kita ganti dengan jabatan baru. Mungkin dia belajar di situ biar lebih matang baru kita tarik balik, asal dia bisa menunjukkan profesionalisme. Percaya sama saya,” imbuhnya. (MG3)

Penulis:

Baca Juga