Sekilas Info

Bappenas Minta Risiko Bencana Dimasukan di RPJMD

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Maluku diingatkan agar tidak sembarangan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ijin tersebut harus disesuaikan dengan peta kebencanaan daerah guna meminimalkan risiko yang timbul.

Hal itu mengemuka dalam rapat integrasi mitigasi bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 antara Bappenas dengan Bappeda Provinsi Maluku di kantor Gubernur Maluku, Jumat (26/7).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ewin.

“Kami diundang Bappeda dalam rangka penyusunan RPJMD 2019-2024. Sangat baik karena sudah ada niatan dari Pemprov Maluku untuk lebih mengedepankan, mengintegrasikan konsep-konsep bencana dalam rencana pembangunan,” ujar Ewin usai rapat.

Dalam rapat itu, terang Ewin, diberikan masukan kepada Pemprov Maluku agar mengingatkan pemerintah kabupaten/kota, menyangkut aturan dan regulasi yang erat kaitannya dengan risiko bencana. Misalnya soal IMB, tata guna lahan dan  perizinan lainnya.

Aturan dan regulasi tersebut, menurutnya, perlu diberikan proposi yang memadai dari sisi kemampuan, seperti SDM, keuangan, maupun sumber daya alam yang dimiliki daerah. “IMB yang dikeluarkan harus sesuai dengan konsep resiko, jadi kita harus sudah memetakan resiko bencana dimana saja. Sehingga dapat mengetahui bahwa apa yang diajukan termasuk dalam resiko bencana,” terang Ewin.

Menurutnya upaya ini harus dilakukan Pemprov Maluku agar pengelolaan resiko bencana di masa mendatang bisa lebih baik. “Harapan kita ke depan, ketika kita mau melaksanakan sesuatu harus ada rencana. Intinya pemerintah provinsi sudah mau memasukan unsur-unsur bencana ke dalam perencanaan daerah sehingga dalam lima tahun ke depan pengelolaan resiko bencana bisa lebih baik,” katanya.

Lebih jauh Ewin mengapresiasi upaya Pemprov Maluku yang telah mengintegrasikan konsep-konsep bencana ke dalam RPJMD Provinsi Maluku. Untuk itu, dia berharap selain Pemprov, Pemda kabupaten/kota juga memaksimalkan upaya untuk mengintegrasikan konsep kebencanaan dalam penyusunan rencana terkait untuk lima tahun ke depan. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga