Penyerapan Belanja APBN di Bawah Target Nasional

ist

KABARTIMURNEWS.COM, Penyerapan anggaran belanja APBN semester I tahun 2019 di Provinsi Maluku masih di bawah target nasional. 

DEMIKIAN dikatakan Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku, Sunoto  saat Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran semester I tahun 2019 dan Stakeholders’ Day, di aula Kanwil DJPb Maluku, Rabu (24/7).

Rakor dihadiri 100 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pemerintah Pusat dan SKPD pengelola dana APBN di wilayah Maluku.

Sunoto mengatakan, kinerja penyerapan anggaran belanja APBN di Maluku selama semester I tahun anggaran 2019 baru mencapai Rp 3,75 triliun atau 33,33 persen dari total anggaran sebesar Rp 10,76 triliun. Jumlah tersebut masih di bawah target nasional sebesar 40 persen. 

“Rendahnya capaian ini membutuhkan perhatian lebih dari pengelola anggaran satuan kerja agar target realisasi anggaran pada triwulan III dapat tercapai dan manfaat ekonomi atas anggaran tersebut dapat langsung diterima oleh masyarakat,” kata Sunoto dalam sambutannya.

Olehnya itu, Sunoto menekankan agar langkah-langkah strategis pengelolaan anggaran, seperti menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana, mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan, dan menyalurkan Bansos dan Banper tepat waktu dan tepat sasaran dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar penyerapan di semester II mendatang dapat berjalan sesuai target.

Pada Rakor tersebut, sembilan Satuan Kerja (Satker) pengelola dana APBN semester I tahun 2019 di Maluku dianugerahi penghargaan oleh Kantor Wilayah DJPb Maluku karena memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terbaik.  Penghargaan diserahkan oleh Sunoto. Penghargaan Satker terbaik terbagi atas tiga kategori, yaitu pagu besar (di atas Rp 75 miliar), pagu sedang (antara Rp 10 miliar s.d. Rp75 miliar), dan pagu kecil (di bawah Rp 10 miliar). 

Pagu Besar, apresiasi diberikan kepada: Polres Ambon, Rindam XVI/Pattimura, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI wilayah Maluku-Maluku Utara. 

Kategori pagu sedang penghargaan diberikan kepada: BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon, dan BPS Maluku. 

Kategori pagu kecil, apresiasi diberikan kepada: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon, Kanwil DJPb Provinsi Maluku, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon.

Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Tulus Eko Winarso dalam pemaparannya mengatakan kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2019 diukur berdasarkan 12 indikator kinerja, yaitu pengelolaan UP, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, revisi DIPA, akurasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, penyerapan anggaran, retur SP2D, kesalahan SPM, Renkas, dispensasi SPM, dan Pagu minus. 

Ke-12 indikator kinerja dimaksud kata Winarso, harus menjadi pedoman Satker dalam mengelola belanja secara efektif, efisien dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pada sesi executive sharing, kuasa pengguna (KPA) anggaran Polres Ambon mengungkap tiga kunci sukses pelaksanaan anggaran di institusi yang dipimpinnya. 

Pertama, maksimalkan fungsi online monitoring SPAN (OM SPAN) sebagai instrumen pengawasan kinerja anggaran. Kedua, koordinasi dengan subsatker yang ada di Polsek-Polsek harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian wapu ke Bendahara Pengeluaran Polres Ambon untuk kemudian disampaikan ke KPPN secara tepat waktu.

Ketiga, konsisten dengan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang disusun sebagai pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan. 

Sementara itu, KPA BPK Perwakilan Maluku menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi antara BPK Maluku dengan Kanwil DJPb Maluku dan KPPN Ambon sehingga apabila ditemukan kendala dapat segera diketahui dan dikomunikasikan pada kesempatan pertama. 

Kemudian, KPA KPPBC Ambon menambahkan dua kata untuk melengkapi sinergi dan komunikasi, yaitu kerja keras dan komitmen bersama di antara anggota tim untuk menuntaskan tanggung jawab pengelolaan anggaran secara akurat dan transparan dengan berorientasi pada prestasi. (RUZ)

Komentar

Loading...