KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Keinginan agar Ketua DPRD Maluku, periode 2019-2024 tidak lagi dijabat, Edwin Huwae,  tak hanya dari internal PDIP. Sejumlah anggota dewan,  ikut berkeinginan jatah kursi ketua dewan milik PDIP,lima tahun kedepan tidak lagi dijabat Huwae.

Mereka beralasan, kepemimpinan Huwae dinilai, selama ini belum ada progres dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Selain sejumlah agenda dewan tidak jalan, posisi bargaining atau posisi tawar dewan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku, di pemerintah pusat dinilai lemah. 

‘’Itu yang kami alami selama ini. Banyak yang belum dilakukan dewan, hingga akhir periode ini,’’kata sejumlah anggota DPRD Maluku, ketika berbincang-bincang dengan Kabar Timur, kemarin.

Salah satu anggota DPRD Maluku yang meminta namanya diwartakan, mengatakan selama ini banyak agenda dewan molor, bahkan tidak jalan.’’Banyak agenda yang belum tuntas dibahas. Padahal, masih ada waktu tersisa untuk dituntaskan,’’sebutnya.

Soal penyebab banyak agenda dewan belum dibahas atau dituntaskan di sisa periodesasi 2014-2019,  dia mengemukakan, salah satunya ada miskomunikasi antara pimpinan dewan.’’Ini karena komunikasi Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae dengan Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, selama ini tidak lancar. Itu salah satu penyebab banyak agenda molor,’’jelasnya. 

Tak hanya itu, salah satu pimpinan fraksi di dewan menuturkan, Ketua DPRD Maluku, selama ini  belum mampu menjembatani kepentingan Maluku dipusat.’’Selama ini posisi bergaining kita (dewan) lemah di Pempus,’’terangnya sambil mewanti namanya tidak dipublikasikan.

Dia mencontohkan, rancangan UU provinsi kepulauan, pengelolaan Migas Blok Masela, dan perjuangan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU), dewan secara kelembagaan selama ini belum bergerak.’’Soal RUU Kepulauan. Dewan harus berjuang soal klausul dalam RUU itu. 

Soal Blok Masela, kita harus bergerak. Beda dengan Ketua DPRD Maluku, sebelumnya. Nah, soal penambahan DAU sebagaimana janji pak Presiden Jokowi ketika Tanwir Muhamadiyah di Ambon, juga harus ditagih dewan. Pimpinan dewan respon itu agar berdampak ke Maluku. Ini lembaga politik’’paparnya.

Tak hanya di situ, dia menilai, selama ini pemerintah provinsi jalan sendiri, dewan jalan sendiri.’’Jangan biarkan pak gubernur jalan sendiri. Eksekutif dan legislatif mesti jalan sama-sama. Mari kita bicara regulasi pusat yang tidak berpihak ke Maluku,’’jelasnya.

Lantas, siapa yang diinginkan menjabat Ketua DPRD Maluku, mereka secara kompak berkeinginan agar PDIP menunjuk Luki menjabat ketua dewan.’’Memang dari segi pengalaman pak Luki menjabat ketua DPRD Kota Ambon, tidak diragukan lagi. Kita ingin pak Luki ketua dewan. Tapi berpulang kepada internal PDIP menentukan,’’sebut mereka.

Mereka juga beralasan, jika Luki menjabat ketua dewan, komunikasi dengan Richard jika ditetapkan Golkar,sebagai Wakil Ketua  DPRD Maluku, lima tahun kedepan bisa mencair.’’Pak Luki itu fleksibel. Nah, kalau beliau ketua dewan komunikasi lancar. Tentu agenda dewan kedepan berjalan baik dan kepentingan Maluku, dipusat bisa diperjuangkan bersama pemerintah provinsi,’’harap Mereka.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Johan Rahantoknam menegaskan, selama ini agenda dewan jalan.’’Tidak benar kalau ada agenda dewan tidak jalan. Kalau agenda dewan tidak jalan itu karena pemerintah provinsi lamban,’’kata Rahantoknam kepada Kabar Timur, kemarin.

Dia juga menepis kalau Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, tidak maksimal.’’Pak Edwin sudah maksimal,’’tandasnya. Lantas, antara Edwin dan Luki, siapa yang diiginkan, wakil rakyat asal Malra, Kota Tual, dan Aru enggan berkomentar.’’Kalau soal itu (Ketua DPRD Maluku lima tahun kedepan)jangan tanya saya,’’ingatnya,

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, ketika disinggung soal kemungkinan Luki ditetapkan sebagai ketua DPRD Maluku, politisi Golkar asal dapil Kota Ambon ini tidak  keberatan. Dia hanya mengatakan.’’Siapapun ketua dewan yang ditetapkan PDIP, dirinya siap bekerjasama. Siapa ketua dewan buat saya tidak masalah,’’kata Rahakbauw, kepada Kabar Timur, Senin (22/7). 

(KTM)