KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Provinsi Maluku, memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, kekayaan alam yang luar biasa, tidak dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, banyak warga di daerah ini masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Maluku, diminta memanfaatkan potensi yang ada untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD agar dialokasikan bagi program pemberdayaan guna mensejahterakan masyarakat di Maluku.
Potensi sejumlah tambang misalnya, saat ini saat ini sementara ekploitasi dan eksplorasi mesti dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kedepan beroperasinya Blok Masela, dana yang masuk untuk daerah ini dipastikan ratusan trilyun.
‘’Kita dihadapkan PAD yang kurang. SDA besar, tapi belum dimanfaatkan untuk peningkatan PAD,’’kata salah satu anggota DPRD Maluku, Melkias Frans ketika rapat paripurna tentang penyampaian Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2018, kemarin.
Paripurna tersebut, dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Maluku. Pengoperasian Blok Migas Masela misalnya, kata politik Demokrat dari dapil kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ini, negara dipastikan mendapat Rp 570 trilyun. ‘’Maluku dapat apa. Ini yang diantisipasi,’’tandasnya.
Dia mempertanyakan sikap Pemprov dan dewan, terkait pengoperasian Migas abadi itu. “Sudahkan Pemprov ikut andil. Dewan apakah sudah tahu? Apakah pimpinan dewan tahu atau tidak? Ini harus menjadi perjuangan bersama. Akibat pengelolaan Migas di darat. Maluku dapat apa? Penyusunan APBD harus diantisipasi,’’ingat dia.
Pemprov diingatkan mengantisipasi, jika pengoperasian Blok Masela, diberbagai sektor dimanfaatkan secara baik demi kepentigan rakyat. “Jangan sampai peluang ini diambil provinsi lain. Kita harus antisipasi. Ini catatan bagi Pak Sekda dan Kepala Bapeda,’’jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, pengelolaan sejumlah tambang diluar galian C, mesti dikelola secara baik agar menambah incom PAD. “Jangan puas dengan PAD yang ada. Kita ada tambang dimana mana. Ada tambang Wetar dan Romang dan sejumlah tambang lainya. Sudakah dibicarakan dengan baik untuk hasilkan PAD,’’tegasnya.
Mestinya, harap dia, selain peningkatan PAD, harus dibicarakan agar perusahaan tambang tersebut merekrut putra daerah.
‘’Pemprov harus tempatkan kantor perwakilan dilokasi tambang agar, selain mengontrol PAD, juga mengontrol berapa tenaga kerja lokal yang bekerja diperusahaan tambang,’’tandasnya.
