Sekilas Info

SDA Melimpah, Rakyat Masih Miskin

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Provinsi Maluku, memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, kekayaan alam yang luar biasa, tidak dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, banyak warga di daerah ini masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Maluku, diminta memanfaatkan potensi yang ada untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD agar dialokasikan bagi program pemberdayaan guna mensejahterakan masyarakat di Maluku.

Potensi sejumlah tambang misalnya, saat ini saat ini sementara ekploitasi dan eksplorasi mesti dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kedepan beroperasinya Blok Masela, dana yang masuk untuk daerah ini dipastikan ratusan trilyun.

‘’Kita dihadapkan PAD yang kurang. SDA besar, tapi belum dimanfaatkan untuk peningkatan PAD,’’kata salah satu anggota DPRD Maluku, Melkias Frans ketika rapat paripurna tentang penyampaian Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2018, kemarin.

Paripurna tersebut, dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Maluku. Pengoperasian Blok Migas Masela misalnya, kata politik Demokrat dari dapil kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ini, negara dipastikan mendapat Rp 570 trilyun. ‘’Maluku dapat apa. Ini yang diantisipasi,’’tandasnya.

Dia mempertanyakan sikap Pemprov dan dewan, terkait pengoperasian Migas abadi itu. “Sudahkan Pemprov ikut andil. Dewan apakah sudah tahu? Apakah pimpinan dewan tahu atau tidak? Ini harus menjadi perjuangan bersama. Akibat pengelolaan Migas di darat. Maluku dapat apa? Penyusunan APBD harus diantisipasi,’’ingat dia.

Pemprov diingatkan mengantisipasi, jika pengoperasian Blok Masela, diberbagai sektor dimanfaatkan secara baik demi kepentigan rakyat. “Jangan sampai peluang ini diambil provinsi lain. Kita harus antisipasi. Ini catatan bagi Pak Sekda dan Kepala Bapeda,’’jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pengelolaan sejumlah tambang diluar galian C, mesti dikelola secara baik agar menambah incom PAD. “Jangan puas dengan PAD yang ada. Kita ada tambang dimana mana. Ada tambang Wetar dan Romang dan sejumlah tambang lainya. Sudakah dibicarakan dengan baik untuk hasilkan PAD,’’tegasnya.

Mestinya, harap dia, selain peningkatan PAD, harus dibicarakan agar perusahaan tambang tersebut merekrut putra daerah.

‘’Pemprov harus tempatkan kantor perwakilan dilokasi tambang agar, selain mengontrol PAD, juga mengontrol berapa tenaga kerja lokal yang bekerja diperusahaan tambang,’’tandasnya.

Disisi lain, menurut dia, perjuangan putra Maluku menjabat menteri, tidak terlalu penting. ‘’Yang penting adalah bagaimana masyarakat sejahtera dan atasi pengangguran di Maluku serta datangkan uang,’’sebutnya.

Salah satu anggota DPRD Maluku, Kutni Tuhepaly menambahkan, salah satu visi dan misi Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wagub Barnabas Orno, menekan atau mengentaskan kemiskinan.’’Untuk mengatasinya, saya sarankan Gubernur dan Wagub mengundang bupati dan walikota untuk mengatasi kemiskinan,’’ingatnya.

Politisi PPP dari dapil Kota Ambon ini optimis, jika Gubernur dan Wagub konsisten dengan visi dan misinya Maluku, kedepan lebih maju dan rakyat sejahtera. “Kalau Menteri, tidak penting. Dulu putra Maluku pernah menjabat Menteri. Tapi bagaimana lihat masyarakat Maluku. Kalau visi dan misi Gebernur dan Wagub kalau dipertahankan kita bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan,’’harapnya.

Orno mengatakan, soal pengoperasian Blok Masela, dirinya telah memanggil profesional dan ahli hukum untuk melakukan pengkajian. Kata dia, setelah dilakukan pengkajian akan disampaikan ke Gubernur.

“Selaku Wagub, saya hanya berikan saran dan masukan. Ini khan masyarakat bertanya-tanya soal Blok Masela. Jadi saya sudah panggil beberapa pejabat terkait dan profesional dan ahli hukum untuk melakukan pengkajian,’’terangnya.

Dia berharap, ketika bahan kajian disampaikan ke Gubernur, ada langkah-langkah konkrit. Orno yang juga mantan Bupati MBD ini mengatakan, tak hanya fokus Participating Interest atau PI 10 persen, namun diantisipasi agar ada program pemberdayaan ketika blok itu beriperasi.

“Pernah Gubernur panggil bupati MBD dan MTB, soal rumusan regulasi. Nah, kalau bisa pembagian PI MBD dapat 2,5 persen, MTB 2,5 persen dan Maluku 5 persen,’’jelasnya.

Tak hanya itu, mesti ada regulasi agar distribusi logistik ke Blok Masela, agar produk lokal diutamakan.’’Kalau bisa semua bahan makanan dari Maluku. Kita cari pihak ketiga biayai dan orgnaisir para petani dan nelayan,’’paparnya.

Soal pengentasan kemiskinan, dia mengatakan, master plan pembangunan sudah kuno.’’master plan kita itu khan dari jaman Belanda. Kita harus rubah agar kita membangun sesuai zona. Ada sona barat, timur, tengah, utara dan selatan. Nah, kalau penerapan zona ini secara baik akan berimplikasi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,’’pungkasnya. (KTM)

Penulis:

Baca Juga