Sekilas Info

KKN Balai Cipta Karya Terkuak

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Tender akal-akalan Balai Cipta Karya Maluku agar kontraktor lokal bermodal kecil tidak ikut tender terkuak. Diduga terjadi pada proses lelang sejumlah paket proyek bernilai belasan sampai puluhan miliar rupiah di balai baru Kementerian PUPR Provinsi Maluku itu.

Akibatnya hanya 9 Kabupaten/Kota yang digelar tender tersebut. Sebut saja, paket Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten kepulauan Aru senilai Rp 12.867.951.000,-Kemudian, paket yang sama di kabupaten Buru Rp 17.581.063.000,- Lalu di Kabupaten Maluku Tenggara senilai Rp 33.102.657.000,-Masih ada 6 daerah lainnya termasuk Kota Ambon, semuanya tak bisa diikuti kontraktor lokal.

“Akumulasi dari keseluruhan nilai proyek di 9 kabupaten/kota itu mencapai Rp 223.288.556.000,-Tapi akibat dari telah terjadi pemaketan proyek yang tadi diperuntukkan kualifikasi kecil diubah menjadi menengah, maka muncul persoalan yang fatal,” ungkap salah satu pelaku usaha konstruksi kecil Felix Setitit kepada Kabar Timur, tadi malam melalui sambungan seluler.

Di Kabupaten Malra dan Kota Tual, sebut dia, proyek Balai Cipta Karya Maluku itu tidak bisa diikuti kontraktor lokal seperti dirinya. Padahal sesuai Perpres No.16 tahun 2018, kontraktor kualifikasi kecil ikut masuk.

“Karena semua paket yang ada dipaketkan menjadi kualifikasi menengah. Padahal sesuai perpres paket rehabilitasi seperti ini kisarannya untuk kontraktor yang punya kualifikasi mulai Rp 0 miliar-Rp 10 miliar,” kata dia.

Sebagai pengusaha konstruksi kualifikasi kecil, Felix mengaku sangat keberatan. Menurut dia, hanya ulah oknum-oknum tertentu pada Balai Cipta Karya karena kepentingan ekonomi terselubung dengan para kontraktor menengah ke atas. “Indikasi kejadian itu ada pada Pokja Pemilihan 14 BP2JK Maluku Kementerian PUPR tahun 2019 di Ambon,” tudingnya.

Dia menilai hal itu telah terjadi, karena pihak Pokja melakukan proses lelang ulang. Setelah menyatakan, sejumlah peserta lelang tidak memenuhi kualifikasi untuk menangani proyek-proyek rehabilitasi sekolah dan prasarana sekolah tersebut.

Menurut dia dunia konstruksi yang melibatkan pengusaha barang dan jasa harus diwarnai dengan persaingan yang sehat. Menghindari terjadinya pertentangan kepentinan baik lansun maupun tidak langsung.

“Apalagi sampai terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Melalui akal-akalan pemaketan proyek hanya untuk pelaku usaha tertentu, sementara Pepres terkait tidak menghendaki demikian,” tandasnya. (KTA)

Penulis:

Baca Juga