KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Maluku belum menyodorkan proposal anggaran perbaikan kerusakan infrastruktur yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu, ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyusul ada perbaikan administrasi.

“Belum kirim karena ada perbaikan administrasi, baru diubah tadi sementara diketik anak-anak (jajarannya),”kata Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7).

Total anggaran yang telah dihitung Dinas PUPR Maluku, kata Salampessy, yang dibutuhkan mencapai Rp 6,5 Miliar. “Sekitar Rp 6,5 Miliar . Jumlah itu sudah termasuk anggaran perbaikan Jembatan Wai Kaliurat di SBT. Jadi di SBT sekitar Rp 200 Juta,”sebutnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, proposal anggaran perbaikan kerusakan infrastruktur pasca bencana alam Juni lalu itu bakal disodorkan ke BNPB. “Kan proses-proses itu juga lama, jadi butuh persetujuan BNPB,” terangnya.

Menyoal kapan proses perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam bisa dikerjakan, Salampessy mengaku, tergantung penilaian BNPB. “Jang tanya kapan, tapi kita kirim dulu (ke BNPB) lalu mereka nilai, apakah disetujui ataukah tidak,”sambungnya.

Apalagi, kata dia, ada banyak lokasi bencana alam di Indonesia. “Jadi uang terbatas,bagi-bagi untuk lokasi kejadian (terkena bencana) seperti di Palu, Maluku Utara, Konawe di Sulbar, sumber dananya itu juga (BNPB),”tuturnya.

Disinggung cara Pemda mengakali kekurangan biaya perbaikan jika BNPB hanya menyetujui anggaran kurang dari jumlah yang disodorkan melalui BPBD Maluku? Salampessy menyebutkan, berapapun biaya yang disetujui BNPB, akan dioptimalkan.

“Tidak ada uang di Pemda, yang kita harapkan uang dari BTT (Bantuan Tidak Tetap). Uang ada disini tapi sedikit. Setiap Provinsi punya BTT, tetapi terbatas. Berapapun biaya yang direalisasikan BNPB akan kita dioptimalkan,”tandasnya.

Dari catatan Kabar Timur sebelumnya, pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam Juni lalu di sejumlah titik mencapai Rp 6,450 miliar.

“Nilai itu masih hitungan sementara meliputi 10 item infrastruktur yang tersebar di dua Kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat serta Kota Ambon,” kata Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas PUPR Provinsi Maluku, Mario Frans kepada Kabar Timur di kantornya, Jumat (5/7).

Rinciannya, di Kota Ambon: Kampus IAIN Rp 1,5 miliar, talud Batu Meja Rp 500 juta, talud Kayu Tiga Rp 500 juta, talud Kayu Putih Rp 450 juta, jembatan Waigurita (jembatan darurat Laha-Wakasihu) Rp 550 juta, talud penahan badan jalan di Laha- Wakasihu (Maluku Tengah) Rp 1,2 miliar, jalan Laha-Wakasihu Rp 250 juta.

Kabupaten SBB: jembatan Waikaka di Desa Tala, Kecamatan Amalatu Rp 300 juta, jembatan Wainari 2 Rp 200 juta dan ruas jalan Kairatu-Hunitetu Rp 1 miliar. “Angka itu belum semuanya, karena masih ada satu item lagi yakni Jembatan Wai Kaliurat di Kabupaten SBT yang belum dihitung,” ujar dia.

Anggaran sementara untuk 10 item di Maluku Tengah, SBB dan Kota Ambon sudah disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku.

Terpisah, Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy menjelaskan, penghitungan anggaran untuk perbaikan insfrastruktur yang rusak akibat bencana alam masih belum final karena masih menunggu hitungan anggaran untuk kerusakan infrastruktur Wai Kaliurat di SBT, sebelum akhirnya di sodorkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Masih ada yang di SBT (belum dihitung). Harus tunggu semua kabupaten/kota punya (dihitung), tapi ternyata ada SBT. Jadi harus bikin lagi (hitung lagi),” jelasnya. (RUZ)