KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae telah melakukan pertemuan bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, awal Juli lalu.

Pertemuan bersama orang nomor satu di RI itu, selain membicarakan pelbagai persoalan yang masih dihadapi Maluku, juga meminta agar putra terbaik Maluku dimasukan dalam kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.

Kuat dugaan, pertemuan itu tidak membawa kabar gembira bagi Maluku. Besar kemungkinan, Jokowi tidak akan mengangkat putra Maluku sebagai menteri. Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae menolak menjelaskan hasil pertemuannya bersama gubernur dengan Jokowi. “Nanti dulu lah,” kata Huwae kepada Kabar Timur, Senin (15/7) sambil berjalan menuju mobil dan pergi meninggalkan kantor DPRD Maluku.

Penjelasan Huwae sangat dibutuhkan karena publik Maluku ingin mengetahui, apakah nama putra terbaik Maluku yang diusulkan menjadi pertimbangan Jokowi sebagai menteri, mendapat respon seperti apa.

Kemudian, soal konektivitas, pendidikan, kesehatan dan sebagainya apakah menjadi perhatian Jokowi. Sebab, usulan nama ke Jokowi juga disertai tandatangan Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku.

Sebelumnya diberitakan, setelah kembali terpilih memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo diharapkan mengangkat putra Maluku masuk dalam kabinet kerja. Untuk memperjuangkan jatah kursi menteri, Gubernur Murad Ismail dan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae menemui Jokowi di Istana Bogor, Selasa (2/7).

“Hari ini (kemarin) saya dan Pak Murad akan bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. Tujuan kami selain meminta banyak program agar Maluku bisa keluar dari ketertinggalan, juga soal janji politik menghadirkan putra terbaik Maluku sebagai salah satu menteri di Indonesia” kata Edwin di Ambon, kemarin.

Dalam pertemuan nanti, gubernur akan menyodorkan nama putra terbaik Maluku untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai menteri. Pada surat yang dilampirkan kepada Jokowi ditandatangai Gubernur dan DPRD Maluku.

“Saya dan Pak Murad sudah membuat surat bersama untuk dilampirkan ke Presiden Jokowi. Surat itu ditandatangi atas nama gubernur dan DPRD Maluku, isinya meminta Presiden sudah saatnya putra Maluku menduduki jabatan menteri,” jelasnya.

Meski begitu, politikus PDIP ini tidak menyebutkan nama calon menteri yang disodorkan ke Jokowi, alasannya harus berkoordinasi lagi dengan Gubernur. “Jadi jangan pandang yang diusulkan dari partai politik A atau B atau juga dari ini itu. Yang paling penting ada orang Maluku yang bisa jadi menteri,” tegas dia.

Agenda pertemuan dengan Jokowi lanjut Huwae, juga akan membahas pelbagai persoalan yang masih dihadapi Maluku, terutama soal konektivitas, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. “Kita punya permintaan yang banyak karena Maluku hari ini mengejar ketertinggalan soal konektivitas, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Persoalan ini menjadi atensi Pak Murad dan DPRD dalam rangka mendorong program Pemerintah Pusat sebanyaknya masuk ke Maluku,” tutup Huwae. (MG3)