Sekilas Info

Wagub Kecam Pemusnahan Sopi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Polres Maluku Barat Daya, memusnahkan ratusan liter sopi. Bupati Benyamin Noach, Ketua DPRD Chau Petruz, Kapolres AKBPS. Norman Sitindaon dan Kejari MBD Ivan Damanik ikut dalam pemusnahan sopi.

Keputusan Polres MBD memusnahkan minuman memabukan itu menuai kecaman. Kecaman datang dari Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yeremias.

Tindakan Polres MBD memusnahkan minuman tradisional yang diproduksi sebagian besar warga di kabupaten yang berbatasan dengan negara Timor Leste itu dinilai tidak tepat.

Orno sangat menyesalkan tindakan Polres MBD memusnahkan sopi di daerah yang pernah dipimpinya. ‘’Saya tadi melihat (musnahkan sopi) di Medsos, dan bagi saya kalau aparat penegak hukum melakukan hal itu biasa. Kalau musnahkan sopi di luar MBD itu tidak apa–apa,’’ kata Orno kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Dia menyayangkan, Bupati MBD Benyamin Noach dan Ketua DPRD MBD Chau Petrus dan sejumlah unsur Muspida lainnya ikut memusnahkan sopi yang digelar Mapolres MBD.

’’Tetapi kalau itu dilakukan di tanah leluhur sendiri dan disaksikan oleh bupati dan ketua DPRD, bahkan mereka ikut menumpahkan hasil keringat dari masyarakatnya sendiri bagi saya itu sangat disayangkan,’’ tandasnya.

Dikatakan, sejak dirinya menjabat Bupati MBD sekitar 8 tahun, tidak pernah ada pemusnahan sopi. “ Saya sangat sedih, prihatin, kecewa, dan menyesal,’’ kesalnya.

Menurutnya, selama ini jika ada masalah did aerah itu selalu diselesaikan dengan “jamuan” sopi. Warga MBD juga meraup rejeki dari usaha sopi sehingga bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. ’’Bahkan, banyak putra MBD menjadi doktor, profesor hasil keringat (orang tuanya) menyuling sopi,’’ jelasnya.

Orno mengaku, jika masih menjabat Bupati MBD, tidak ikut memusnahkan sopi. “Kalau saya (masih jadi bupati) pasti bilang Pak Kapolres, Pak Kajari silahkan. Tetapi saya tidak ikut menyaksikan (pemusnahan sopi). Apalagi turut memusnahkan saya tidak bisa, karena ini keringat anak–anak saya di tanah leluhur,’’ tegas Orno.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yeremias berharap, semestinya bupati dan ketua DPRD MBD mencari solusi agar sopi dilegalkan.

“Kalau hari ini Bupati MBD ikut menumpahkan sopi bukan penghinaan, tetapi mengingatkan kita bahwa rakyatnya adalah penghasil sageru dan disuling menjadi sopi,’’ tandas politisi Golkar daerah pemilihan MBD dan Kepulauan Tanimbar ini.

Bupati diminta mendorong sopi idilegalkan agar warga di MBD leluasa memproduksi dan memasarkan sopi. ’’Kita harus berpihak kepada rakyat kecil dengan melegalkan sopi,’’ tegasnya.

Lalu apa tanggapan Bupati MBD Benyamin Noach atas kritikan itu? Noach menegaskan, dirinya sejak dilantik menjabat Bupati MBD ingin melegalkan sopi.

“Saya setuju sopi dilegalkan untuk kepentingan rakyat. Tapi hari ini menurut hukum positif, sopi belum dilegalkan, khususnya di wilayah MBD, karena itu kita butuh payung hukum,” kata Noach dalam rilis yang diterima Kabar Timur, tadi malam.

Menurut dia, sopi adalah minuman khas masyarakat MBD yang mengandung alkohol dalam kadar yang berbeda-beda karena diproduksi secara tradisonal atau home industri oleh masyarakat di MBD. ’’Utamanya di pulau Kisar, ulau Leti dan beberapa lainnya sebagai mata pencaharian,’’ jelasnya.

Lanjut Bupati, pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. ’’Sopi harus dikemas supaya tidak bertabrakan dengan aturan hukum lainnya,” kata Noach.

Menurutnya, menerbitkan peraturan daerah tentang Sopi di MBD tidak sulit karena pasti didukung oleh semua pihak. Namun, ingat dia, jika Perda itu hanya berlaku dalam wilayah MBD, maka tidak akan memberi manfaat yang besar. ’’Karena ketika produk sopi dipasarkan ke daerah lain, pasti akan menimbulkan masalah. Sebab tetap saja bertentangan dengan aturan hukum yang ada,’’ ingatnya.

Pemkab MBD kata Noach, akan memikirkan sopi dikelola menjadi bahan dasar untuk pembuatan produk lain yang dikelola secara industri sehingga kadar alkohol dapat diawasi sesuai standar.

Dia menjelaskan, jika sopi telah dikelola secara industri akan menarik investor masuk ke MBD yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga daerah.

‘’Keberadaan sopi tidak bisa dilepaskan dari tatanan budaya masyarakat MBD yang sudah ada sejak dahulu kala dan perlu diingat bahwa masyarakat MBD sampai hari ini masih menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat yang merupakan kearifan lokal,‘’ paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam praktiknya perilaku konsumsi sopi oleh masyarakat MBD berbeda dengan masyarakat di daerah lain. ‘’Jika di daerah lain konsumsi sopi oleh konsumen dikhawatirkan dapat memicu kriminalitas, tetapi tidak demikan di MBD. Masyarakat di MBD dalam interaksi sosial atau pergaulan sehari-hari tetap terikat oleh adat dan tatanan budaya yang terjaga dengan baik,’’ tegas Noach.

Soal sikap Gubernur Maluku, Murad Ismail tidak setuju dengan rencana melegalkan sopi, kata Noach, kemungkinan gubernur belum mendapatkan informasi yang lengkap. “Karena itu dalam waktu dekat saya akan membicarakan masalah ini dengan Pak gubernur,” katanya. (KTM)

Penulis:

Baca Juga