Sekilas Info

KPK Dibutuhkan Usut Proyek Waibobi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Mega proyek irigasi lebih dari Rp 200 miliar di Waibobi, Kabupaten Seram Bagian Timur, bermasalah. Kongkalikong kontraktor dan Kepala BWS Maluku, Hariyono Utomo bisa diungkap, bila ditangani KPK.

Anggaran jumbo yang dikucurkan untuk pembangunan proyek irigasi Waibobi, Kabupaten SBT, Pulau Seram sejak tahun 2012 hingga 2019, mendapat sorotan miring masyarakat, menyusul ditemukan mega proyek yang dianggarkan dengan sistem multiyear ini, tidak mengantongi ijin dampak lingkungan atau Amdal.

Namun, Direktur Eksekutif Institut For Indonesia Intigrity (INFIT), Abdul Haji Talaohu, menduga, permasalahan di proyek ini bukan ijin Amdal semata, tapi modus penganggaran proyek ini, dilakukan mirip kasus yang menjerat Anggota DPR RI, Damayanti Cs, di proyek trans Seram, Maluku.

“INFIT melihat permasalahan paling mendasar di proyek ini salah satunya modus penganggaran. Kontraktornya siapa? Apakah kontraktor daerah atau kontraktor “impor” Jadi ini bukan soal Amdal semata, tapi modus meloloskan anggaran proyek ini sama percis dengan yang dilakukan Damayanti Cs di proyek jalan di Pulau Seram,” papar Ajis yang juga praktisi hukum ini kepada Kabar Timur, via telepon selulernya, tadi malam.

Ajis mengaku, skeptis kasus besar ini bisa diungkap Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepolisian Daerah Maluku. Dia menduga, kasus ini mirip yang terjadi di Balai Jalan dan Jembatan Maluku-Maluku Utara, yang kini telah menjerumuskan mantan Kepala Balai Jalan dan Jembatan, Amran Mustari ke dalam penjara akibat skandal proyek jalan trans di Pulau Seram itu.

Untuk membuka terang kasus proyek milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku-Maluku Utara ini agar tidak menjadi polemik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibutuhkan masyarakat untuk membongkar skandal paket proyek pembangunan irigasi Waibobi.

“KPK Harus berani mengambil inisiatif untuk memulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini sekaligus menjawab keresahaan warga atas proyek irigasi Waibobi. Selain tidak miliki ijin Amdal, juga terdapat sejumlah item pekerjaan konstruksi dan lain-lain berpotensi terjadi korupsi,” kata Ajis.

Menurutnya, yang terungkap dipermukaan saat ini hanyalah soal ijin Amdal. Tapi, ada masalah mendasar dan besar yang perlu KPK turun tangan. INFIT memastikan, bila KPK hadir melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (Pulbaket) atas proyek ini akan muncul kasus “Damayanti” jilid dua, di Pulau Seram, Maluku.

“Anggaran proyek ini modusnya sama dengan apa yang dilakukan Damayanti Cs. Mengungkap itu, butuh KPK, karena KPK sudah belajar seluk beluk modus-modus anggaran proyek di Pulau Seram Maluku. Salah satunya yang mirip dengan anggaran proyek Waibobi ini adalah proyek Jalan Trans Seram yang para tersangkanya dijerat KPK,” papar Ajis.

Ajis mengatakan, kasus dengan modus serupa kasus Damayanti Wisnu Putranti cs ini, dipastikan akan ditangani KPK, jika bukti-bukti awal telah dikantongi. INFIT akan melaporkan kasus ini ke komisi antirasuah ini. “Laporan INFIT nantinya akan kita sertakan sejumlah bukti yang kami peroleh di lapangan,” katanya.

Menurutnya, KPK sudah teruji mengorek modus-modus korupsi seperti dimaksud. Dan, bukti-bukti yang akan dilaporkan INFIT disertakan dalam laporan ke KPK. “Lapran resmi ke KPK akan disampaikan dalam waktu dekat. Laporan itu, disertakan sejumlah bukti-bukti awal yang INFIT peroleh. Laporan ini juga tembusannya akan kita kirim ke Kejagung dan Bareskrim,” paparnya.

Sebelumnya, Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mengelar aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (3/7). Mereka mendesak, DPRD Maluku keluarkan rekomendasi hentikan proyek irigasi Waibobi.

“Kami minta DPRD Maluku merekomendasikan pekerjaan proyek waibobi dihentikan. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku selaku instansi teknis dan pihak perusahaan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,” kata M. Alwi Rumadan dalam orasinya.

Selain itu, mereka juga meminta kasus dugaan suap Tim Anggota DPRD Maluku Komisi B yang dipimpin Evert Karmite Cs, ditelusuri oleh pihak kepolisian, untuk memastikan benar tidaknya tindakan suap atau pemerasan tersebut. (KT)

Penulis:

Baca Juga