KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang tidak menunjukkan keberpihakan, buruh PT Wahana Lestari Investama akan menduduki kantor DPRD Maluku untuk mencari keadilan.
Perlakuan tak manusiawi PT Wahana Lestari Investama (WLI), menjadi penyebab demonstrasi buruh di kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/7) lalu.
Kabarnya, aksi unjuk rasa susulan akan digelar buruh perusahaan budidaya udang milik taipan asal Malaysia ini. Demo susulan hari ini, buruh akan membawa keluarganya, pakaian, bahan makanan seadanya untuk menginap di kantor DPRD Maluku di Ambon.
“Itu yang beta dengar, Senin besok buruh akan bawa anak bini di kantor DPRD Maluku. Nanti bung lihat saja. Ini karena pemerintah berpihak pada pengusaha bukan rakyat,” ujar Ketua KSBSI Maluku Kelson Haurissa, Sabtu (6/7).
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Maluku, kata Kelson, melihat demo yang digelar buruh PT WLI ini bukan sekadar soal upah yang tidak dibayar. Tapi perlakuan yang tak manusiawi terhadap mereka oleh pihak perusahaan. Dia menyatakan akan mengumpulkan fakta-fakta untuk disampaikan ke Komnas HAM Maluku sebagai laporan.
“Menurut buruh camp mereka dibakar, dibongkar. Sebelumnya diputus lampu supaya mereka keluar tinggalkan lokasi perusahaan. Sebagai sesama anak Maluku beta marah, dan sudah pasti beta akan proses masalah ini di Komnas HAM,” tegas Kelson.
Tapi diakuinya, yang paling disesalkan adalah sikap Pemerintah Provinsi Maluku. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang mengaku, telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Kelson mengaku ragu dengan penjelasan Orno yang menyatakan telah berkoordinasi dengan Direktur Utama PT WLI, Karel Albert Ralahalu. u Ralahalu mengaku PT WLI pailit atau bangkrut, tanpa bukti tertulis pihak berwenang soal pailit.
Tapi masalahnya, bukan itu, lanjut Kelson. Orno, ujar dia diduga mengada-ngada, pasalnya komunikasi dengan Ralahalu itu dilakukan oleh Sekda Maluku Hamin bin Taher, bukan Orno. “Kalau Wagub bilang sudah koordinasi dengan Pak Karel, kapan itu? Sedangkan, waktu itu Sekda yang bicara dengan Pak Karel. Ada katorang kok,” kesal Kelson.
Diakui, KSBSI Maluku bukan baru mengawal kasus ketenagakerjaan ini. Namun dari advokasi dilakukan pihaknya terhadap para buruh maupun PT WLI, disimpulkan, kasus ini berlarut-larut karena tidak adanya keberpihakan pemerintah daerah.
Kasus buruh ini telah diadukan ke Bupati maupun DPRD Kabupaten Maluku Tengah, namun tidak ada langkah penyelesaian. PT WLI tetap keras kepala, tidak memenuhi hak-hak buruh. Akibatnya satu-satunya jalan adalah meminta perhatian Pemprov Maluku yang berbuntut demo ricuh di Kantor Gubernur, pekan kemarin.
Persoalan krusial yang dituntut pendemo adalah PHK sepihak oleh PT WLI. Perusahaan mengakali buruh dan diminta menandatangani surat berisi pembayaran upah kerja 2 bulan terakhir.
Tapi anehnya, disisipkan pula pernyataan untuk bersedia mengundurkan diri selaku karyawan. “Ini semacam modus, kalau seng mau dibilang perbuatan curang terhadap karyawan,” katanya.
KERJA PAKSA
Sebelumnya diberitakan, aksi demonstrasi puluhan karyawan PT Wahana Lestari Investama (WLI) di depan kantor gubernur Maluku, ricuh. Pendemo merusak pintu pagar kantor Gubernur di jalan Sultan Hairun, Kota Ambon, Kamis (4/7).
Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemutuhan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 73 karyawan PT WLI. Setelah dipecat hak-hak mereka tidak dipenuhi perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang ini.
PT WLI berada di Desa Pasahari dan Desa Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Hasil produksinya selain untuk kebutuhan pasar lokal juga di ekspor ke sejumlah negara.
Demonstrasi di depan kantor gubernur Maluku oleh karyawan PT WLI mengungkap sejumlah fakta yang dinilai tidak manusiawi. Karyawan PT WLI diperlakukan seperti budak, dipaksa kerja lebih dari 9 jam. Tapi uang lembur tidak diberikan. Saban hari harus kerja dan tidak diijinkan sakit. Jika tertimpa kecelakaan, resiko sendiri. Bahkan, BPJS dihapus dan karyawan yang di PHK tidak mendapat pesangon sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Lebih sakit lagi, pemerintah daerah diduga membela pihak perusahaan.
PT WLI diduga menerapkan sistem kerja romusha alias kerja paksa kepada karyawannya. Ini terungkap dari pengakuan Ode Saleha, Wa Sumiai, Ala Wahid dan Zein Ipaenin yang merupakan bagian dari puluhan karyawan WLI yang jauh-jauh datang dari Seram Utara, Malteng ke Kota Ambon untuk mencari keadilan.
Puluhan karyawan WLI, datang ke Ambon untuk menemui Gubernur Murad Ismail atau Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Kedatangan mereka ingin bertemu, sambil berunjuk rasa mengeluarkan keluhan penderitaan yang dialami. Sebab, hak-hak mereka tidak dipenuhi perusahaan setelah dipecat sepihak. “Ini katong bicara katong pung piring makan. Kenapa kalian tertawa di dalam. Katong pung piring dong su kas picah akang. Kalau kamong jadi katong, kamong pasti lebih marah. Katong pung ana bini ada di rumah. Dong mau makan apa?,” teriak Zein Ipaenin dalam orasinya di depan gerbang Kantor Gubernur Maluku, kemarin.
