Sekilas Info

Praktisi: Ada Pemufakatan Jahat BWS & Karmite Cs

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Proyek Irigasi jumbo Balai Wilayah Maluku (BWS), di Waibobi, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), harus mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian di daerah Maluku, terkait ada unsur suap dan pemerasan kepada Komisi B DPRD Maluku, yang lagi ramai di publik daerah ini.

“Unsurnya kan pemerasan. Apa betul atau tidak pemerasan itu, atau suap perlu disikapi serius aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dengan dimulainya penyelidikan atas masalah tersebut,” kata Direktur Eksekutif Institut Indonesia For Intigrity (INFIT), Abdul Haji Talaohu, menjawab Kabar Timur, via telapon selulernya, tadi malam.

Abdul Haji, yang juga praktisi hukum ini mengaku, penyelidikan untuk mengungkap semua dugaan “kejahatan” suap dan pemerasaan perlu dilakukan. Dia menduga, antara BWS dan Karmite Cs, yang notabenenya Komisi B DPRD Maluku, diduga ada pemufakatan jahat menutupi “kejahatan” korupsi di proyek dimaksud.

Dugaan pemukatan jahat antara Evert Karmite Cs dan pihak-pihak terkait di BWS, bisa juga melibatkan Haryono Utomo Kepala BWS Maluku sebagai pengambil kebijakan pada lingkup lembaga yang dipimpinnya itu.

“Untuk buktikan, semua dugaan pemufakatan jahat berupa, pemerasan dan suap perlu dilakukan penyelidikan aparat penegak hukum. Pasalnya, ini menyangkut dugaan kejahatan yang berpotensi korupsi,” tandasnya.

Haji mengatakan, INFIT selama ini melakukan investigasi atas sejumlah gelontoran dana-dana proyek jumbo dari anggaran APBN di Maluku, melalui BWS kerap menemukan pelbagai masalah yang berpotensi korupsi.

Hanya saja, lanjut dia, BWS sepertinya “kebal hukum” sehingga pelbagai dugaan korupsi terhadap proyek-proyek jumbo di Maluku bak membuang garam di laut. Dia berharap proyek irigasi Waibobi menjadi pintu masuk untuk membongkar skandal pemufakatan jahat yang ujung-ujungnya korupsi itu.

Sebelumnya, suara lantang Komisi B DPRD Maluku menyoroti proyek irigasi Waibobi, yang dipimpin Everd Karmite Cs dari Komisi B, diduga memanfaatkan kasus proyek tanpa ijin dokumen analisa dampak lingkungan (Amdal) ini untuk kepentingan pribadi.

Ijin Amdal atau pemanfaatan lingkungan dibutuhkan sebagai salah satu syarat sebagaimana aturan perundang-undangan. Proyek yang dianggarkan tahun jamak (multi years) ini milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku-Maluku Utara.

Karmite Cs disinyalir menekan BWS untuk meraup rupiah. BWS terpaksa memberikan “upeti” kepada oknum-oknum Komisi B DPRD Maluku untuk membungkam sikap garang wakil rakyat yang memprotes Amdal proyek irigasi Waibobi.

Sumber Kabar Timur menyebutkan, uang haram itu diberikan setelah Komisi B DPRD Maluku meninjau langsung proyek irigasi Waibobi, Sabtu 22 Juni 2019, lalu.

Peninjauan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Maluku, Everd Karmite ini menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan BWS lantaran tidak mengantongi ijin Amdal. Kunjungan kerja juga diikuti Abdullah Marasabesy, Lutfi Sanaky, Ikram Umasugi dan beberapa anggota Komisi B.

Dalam kunjungan kerja itu, Komisi B bertemu Tim Konsultan Amdal BWS yang diwakili Baharudin, Dinas Lingkungan Hidup Maluku diwakili Ritasia Wenno dan pihak kontraktor PT Guna Karya dan PT Basuki yang terlibat dalam kerjasama operasi (KSO) diwakili Pahala Situmorang sebagai penanggung jawab proyek.

“Yang kasi uang ke Pak Everd (Karmite) Cs itu orang di BWS Maluku. Orang itu biasa dipanggil Pak Ian. Uang ini langsung diberikan dalam bentuk tunai. Jutaan rupiah, nominal pastinya berapa, saya tidak tahu. Silahkan konfirmasi ke Pak Ian,” kata sumber di DPRD Maluku, Kamis (27/6).

Sumber menuturkan, uang jutaan rupiah itu diberikan, pasca Komisi B mengunjungi lokasi proyek irigasi Waibobi di SBT. “Pemberian sejumlah uang itu informasinya agar Komisi B diam dengan masalah ini. Tapi jelas ada pemberian sejumlah uang oleh Pak Ian ke pihak komisi B DPRD Maluku,” ungkap sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan itu.

Ian kata dia, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek irigasi Waibobi. Sementara itu, Ian yang disebut-sebut sebagai pemberi uang saat didatangi Kabar Timur di kantor BWS Maluku-Malut untuk menanyakan hal tersebut tidak berada ruang kerjanya.

Kabar Timur mencoba meminta nomor telepon seluler Ian dari stafnya untuk dikonfirmasi, tidak diberikan. “Bapak lagi keluar daerah. Saya tidak bisa memberikan nomor ponsel atasan saya,” tolak staf tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Maluku, Everd Karmite yang dikonfirmasi menangkal pemberian sejumlah uang dari BWS tersebut. “Ah tidak ada itu, maaf saja. Malah kami di Komisi B bersikap tegas,” katanya.

Manuver diam-diam Komisi B DPRD Maluku dengan sejumlah kontraktor dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku terkait proyek bendungan Waibobi di Kabupaten SBT yang mangkrak, memicu protes Komisi C di lembaga yang sama.

“Beta seng mau pake istilah Komisi B bikin gerakan tambahan. Tapi kalo ada pertemuan gelap macam begitu, lebih baik kontraktor buka saja, siapa di komisi itu bermain”?,” ujar salah satu anggota Komisi C DPRD Maluku yang namanya tak ingin dikorankan, kepada Kabar Timur, Senin (1/7).

Menurut sumber, tidak salah kalau Komisi B mempresure kontraktor dan BWS dari sisi dokumen Amdal yang disinyalir tidak dimiliki proyek itu. Tapi kalau presure dilakukan melalui penekanan yang berbuntut pada dugaan pemerasan terhadap kontraktor, jelas hal itu merusak citra lembaga DPRD sendiri. “Katong bukan malaikat, tapi cara-cara seperti itu jelas merusak nama baik DPRD. Kita ini pejabat negara lho, seorang anggota dewan, harus jaga imej,” akunya.

Sebelumnya Humas BWS Maluku Dwi Purnomo dihubungi untuk konfirmasi mengaku, tidak tahu menahu soal proyek Wai Bobi. Meski sebagai humas, sekaligus kepala tata usaha yang menangani administrasi di BWS Maluku, Dwi Purnomo mengaku tidak pernah disampaikan soal apa pun terkait proyek Wai Bobi.”Saya kurang tahu hal itu. Saya belum pernah dikasih tahu atau pun diajak bicara tentang itu,” kata Dwi melalui pesan singkatnya, Minggu (30/6).

Proyek Waibobi dianggarkan multiyears senilai Rp 226 miliar lewat APBN tahun 2016. Hanya saja, PPK yang awal, Vivian Dany sebelum Dien Tuasikal dan PPK Setiyono, bukan lah orang teknis. Akibatnya, prosedur Amdal yang seharusnya disiapkan sebelum pelaksanaan proyek diabaikan.

Menurut sumber, Vivian saat menjadi PPK berdalih kalau Amdal bisa disiapkan sambil jalan.Tapi sampai proyek dieksekusi untuk pelaksanaan tahap awal, dokumen tersebut tidak juga dikantongi sehingga dihentikan karena desakan masyarakat. “Terlalu anggap remeh dokumen Amdal. Vivian itu titel Spd atau sarjana pendidikan. Begini sudah kalau katorang cuma kejar fee proyek,” kata MT, salah satu PPK di BWS Maluku Jumat (28/6).

Menurut MT, kehadiran Vivian yang asli Bandung ini, karena pamannya seorang pejabat di Kementerian PUPR. Parahnya lagi, bosnya yang juga salah satu Satker Irigasi Seram di BWS, Saleh Makassar juga lalai.

“Sekarang sudah dimutasi. Pa Saleh, katanya ke Ternate, Vivian di Balai Sungai Bandung. Kamong dua mau sambunyi kemana, kalau ada masalah tetap dapa panggil saja untuk pemeriksaan,” imbuh sumber. (KT)

Penulis:

Baca Juga