KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Hingga masalah baru juga datang menyergap, yakni dugaan pemerasan oleh oknum Komisi B DPRD Maluku. Humas BWS Maluku Dwi Purnomo dihubungi untuk konfirmasi mengaku, tidak tahu menahu soal proyek Wai Bobi.

Meski sebagai humas, sekaligus kepala tata usaha yang menangani administrasi di BWS Maluku, Dwi Purnomo mengaku tidak pernah disampaikan soal apa pun terkait proyek Wai Bobi. “Saya kurang tahu hal itu. Saya belum pernah dikasih tahu atau pun diajak bicara tentang itu,” kata Dwi melalui pesan singkatnya, Minggu (30/6).

Sebelumnya sumber di BWS Provinsi Maluku mengungkapkan, proyek Waibobi dianggarkan multiyears senilai Rp 226 miliar lewat APBN sejak tahun 2017 hingga 2020. Hanya saja, PPK yang awal, Vivian Dany sebelumnya Dien Tuasikal dan PPK Setiyono, bukan lah orang teknis. Akibatnya, prosedur Amdal yang seharusnya disiapkan sebelum pelaksanaan proyek diabaikan.

Menurut sumber, Vivian saat menjadi PPK berdalih kalau Amdal bisa disiapkan sambil jalan.Tapi sampai proyek dieksekusi untuk pelaksanaan tahap awal, dokumen tersebut tidak juga dikantongi sehingga dihentikan karena desakan masyarakat.

“Terlalu anggap remeh dokumen Amdal. Vivian itu titel Spd atau sarjana pendidikan. Begini sudah kalau katorang cuma kejar fee proyek,” kata MT, salah satu PPK di BWS Maluku Jumat (28/6).

Menurut MT, kehadiran Vivian yang asli Bandung ini, karena pamannya seorang pejabat di Kementerian PUPR. Parahnya lagi, bosnya yang juga salah satu Satker Irigasi Seram di BWS, Saleh Makassar juga lalai.

“Sekarang sudah dimutasi. Pa Saleh, katanya ke Ternate, Vivian di Balai Sungai Bandung. Kamong dua mau sambunyi kemana, kalau ada masalah tetap dapa panggil saja untuk pemeriksaan,” imbuh sumber.

Dalam kunjungan ke proyek Wai Bobi, kawasan Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT, Komisi B DPRD Maluku dikomandani politisi PDIP Everd Karmite kabarnya diam-diam menyusupkan tiga oknum wartawan. Padahal sebelum itu Karmite Cs sempat menolak keikutsertaan empat kuli tinta lainnya yang mengusul diri mereka ikut pada tinjauan lapangan atau “on the spot” ke lokasi proyek.

Di lain sisi tinjauan lapangan ini juga diduga hanya dalih. Ada maksud lain, yang arahnya untuk menekan pihak-pihak terkait, soal mandeknya proyek bernilai jumbo pada APBN itu Kementerian PUPR yang dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku ini.

Selain itu tiga oknum wartawan ini juga dipilih komisi untuk membuat ciut nyali kontraktor dan BWS selama kunjungan di lokasi proyek Wai Bobi.

Tiga oknum kuli tinta ini, ungkap sumber berinisial A, R dan satunya lagi juga berinisial R.”Diduga tiga wartawan ini cuma bemper untuk kasih takut kontraktor dengan BWS saja, makanya berita seng nae. Dorang seng tulis berita setelah pulang dari Wai Bobi,” ungkap sumber Kabar Timur yang sehari-harinya bertugas di DPRD Maluku Sabtu (29/6). (KTA)